PRESMEDIA.ID– Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) definitif, Misni, menegaskan komitmennya untuk segera menjalankan berbagai program strategis yang sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Kepri.
Misni menjelaskan, langkah awal yang akan dilakukan adalah pembenahan di berbagai sektor penting, mulai dari kepegawaian, administrasi, hingga pengelolaan keuangan daerah.
Seluruh program tersebut akan dijalankan secara kolaboratif bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta instansi terkait lainnya, dengan mengedepankan integritas dan sinergi.
“Kami akan melakukan sejumlah pembenahan, terutama di bidang kepegawaian, administrasi, dan keuangan daerah,” ujar Misni, Senin (27/4/2026).
Dalam upaya mencapai target pembangunan, Misni juga menekankan pentingnya komunikasi yang efektif antar pemangku kepentingan.
Ia menyebutkan bahwa arahan dari Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menjadi landasan dalam memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) dan instansi vertikal.
Selain itu, sistem pengawasan terhadap program kerja OPD untuk periode 2025–2029 akan segera diperkuat guna memastikan seluruh kegiatan berjalan optimal.
“Dalam waktu dekat, rencana kerja perangkat daerah untuk tahun 2027 akan segera kami susun,” jelasnya.
Gubernur Tekankan Peran Strategis Sekda
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menegaskan bahwa posisi Sekda memiliki peran yang sangat penting dalam mengkoordinasikan kebijakan dan jalannya pemerintahan daerah.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas terbitnya Surat Keputusan Presiden terkait pengangkatan Sekda Kepri.
“Alhamdulillah, terima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah menerbitkan surat keputusan untuk Sekda Kepri,” ujar Ansar.
Ansar menambahkan, Sekda diharapkan mampu meningkatkan kualitas birokrasi, khususnya dalam mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) agar lebih profesional dan berorientasi pada hasil.
Menariknya, Misni menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai Sekda di Provinsi Kepri.
Saat ini, keterwakilan perempuan dalam jabatan strategis di lingkungan Pemprov Kepri masih sekitar 20 persen.
Pemerintah pun berkomitmen untuk terus mendorong peran perempuan agar lebih aktif dalam roda pemerintahan.
“Kami ingin mendorong lebih banyak perempuan untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan di Kepri,” pungkasnya.
Penulis:Roland
Editor :Redaktur
Sanggahan, koreksi, atau Hak Jawab sesuai UU Pers No. 40/1999 melalui email Redaksi presmedia.id: redaksi.presmed@gmail.com
