PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Pemerintah provinsi Kepri meminta dukungan pemadaman dari pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan untuk merehabilitasi tiga pelabuhan dermaga apung High Density Polyethylene (HDPE) di Kepri.
Ketiga Pelabuhan Apung yang akan dibangun dengan pembiayaan APBN Kementerian Perhubungan itu adalah
rehabilitasi pelabuhan HDPE Dirai di Kabupaten Karimun, kemudian rehabilitasi pelabuhan HDPE Jagoh di Kabupaten Lingga dan rehabilitasi pelabuhan HDPE Kelong di Kabupaten Bintan.
Permintaan dukungan pengalokasian anggaran dari APBN melalui Kementerian Perhubungan ini, dikatakan Gubernur Kepri H.Ansar Ahmad usai melakukan pertemuan dengan Plt.Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Laut) Kementerian Perhubungan RI Antoni Arif Priadi di Ruang Rapat Dirjen Perhubungan Laut Jakarta, Senin (16/10/1023) sore.
Pada pertemuan itu, Gubernur Ansar didampingi Kepala Dinas Perhubungan Kepri Junaidi, meminta dukungan Kementerian Perhubungan RI terhadap program pengembangan konektivitas bidang kelautan khususnya pembangunan pelabuhan di provinsi Kepri.
Bahwa dinamisasi skema keuangan negara yang terjadi di tahun anggaran 2024 mengalami banyak perubahan yang harus dilakukan, sehingga pemerintah Provinsi Kepri terus memprioritaskan progres pembangunan dan revitalisasi sektor pelabuhan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau sebagai sarana dalam menunjang konektivitas antar pulau yang sangat dibutuhkan masyarakat Kepri.
Dengan kultur daerah kelautan Kepri ini, Gubernur Ansar melalui Plt.Dirjen Perhubungan Laut Antoni Arif, meminta Kementerian Perhubungan melakukan pembangunan infrastruktur kepelabuhan di Provinsi Kepri.
Pada kesempatan itu, Ansar juga menyebut, terdapat tiga sarana perbaikan pelabuhan di Kepri yang perlu mendapat perhatian pemerintah pusat untuk direhabilitasi.
Ketiganya pelabuhan itu, meliputi rehabilitasi pelabuhan HDPE Dirai di Kabupaten Karimun, kemudian rehabilitasi pelabuhan HDPE Jagoh di Kabupaten Lingga dan rehabilitasi pelabuhan HDPE Kelong di Kabupaten Bintan.
“Transportasi utama masyarakat Kepri adalah transportasi laut. Selain ketersediaan moda/kapal yang memadai, masyarakat kami di Kepri sangat membutuhkan pelabuhan yang representif agar lebih aman dan nyaman bagi masyarakat yang memanfaatkannya,” ujar Ansar.
Atas hal itu, lanjut Ansar, Kepri sangat Berharap pemerintah pusat melalui Kementerian perhubungan, 2024 nanti dapat mengalokasikan anggaran dana pembangunan melalui DAK.
Dana Alokasi Khusus (DAK) sendiri merupakan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertujuan mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
Menanggapi hal itu, Dirjen Perhubungan Laut Kementrian Perhubungan RI Antoni Arif menyatakan, sangat menyambut baik rencana program yang di sampaikan Gubernur Kepri tersebut.
Inisiasi ini kata Antoni, memang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan prinsipnya tidak mau mempersulit apapun yang menjadi keinginan daerah.
“Namun harus juga diperhatikan agar prioritas kepentingan tidak hanya dari aspek ekonomi saja. Tetapi, Aspek sosial dan budayanya juga harus dipertimbangkan agar masyarakat benar-benar mendapatkan manfaat dari pembangunan dan kebijakan yang dilakukan pemerintah baik pusat maupun daerah,” katanya.
Antoni melanjutkan, terkait anggraan DAK yang akan digeser untuk tahun anggaran 2024 tersebut kemudian akan segera ditindak lanjuti oleh beberapa kementerian terkait.
Kemudian menjadi prioritas dalam merehabilitasi pelabuhan yang ada di Provinsi Kepri. (Advetorial)
Penulis: Presmedia
Editor : Redaksi
Komentar