PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang- Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Kepulauan Riau Isdianto secara resmi menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD 2020 kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Aula Kantor Gubernur Pulau Dompak, Jumat (27/12/2019).
Dengan diserahkannya DPA-OPD di lingkungan Pemprov Kepri, Isdianto berharap, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepri 2020 dapat dijalankan pada awal tahun.
Menurutnya, merujuk pada tahun 2019 banyak proyek yang tidak selesai. Hal itu disebabkan adanya keterlambatan proses pelelangan dan lainnya, sehingga pelaksanaan proyek fisik dan proyek strategis dikerjakan pada pertengahan tahun.
Alhasil, banyak proyek yang tidak selesai. Bahkan, ada proyek fisik yang sudah masuk akhir tahun 2019, namun progres pengerjaannya masih 50 persen. Akibatnya, proyek-proyek yang dikerjakan yang di menit-menit terakhir ini tidak akan maksimal.
“Ini yang lucunya di daerah kita ini setiap tahun terjadi hal yang sama. Yang saya herankan kok mau jatuh di lubang yang sama,” tegasnya.
Oleh karena itu, Isdianto meminta seluruh OPD dapat melaksanakan tahapan pelaksanaan APBD 2020. Ditargetkan, pada awal Maret 2020 sudah ada proyek fisik yang dilaksanakan atau pun dilelang.
Sehingga, masih ada waktu yang cukup panjang untuk melaksanakan proyek fisik pada 2020 mendatang.
“Kedepan saya tidak mau begini. Setelah DPA ini dibagikan, maka OPD yang memilik kegiatan fisiknya segera dilelang,” pesannya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri TS Arif Fadillah dalam laporannya mengungkapkan,total APBD Kepri 2020 berjumlah Rp 3,957 triliun. Jumlah tersebut mengalami peningkatan 4,22 persen dari total APBD 2019 sebesar Rp 3,870 triliun.
Adapun besaran pendapatan pada 2020 diproyeksikan sebesar Rp 3,870 triliun. Terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 1,291 triliun, dana perimbangan Rp 2,539 triliun, dan pendapatan lainnya sebesar Rp 39,4 miliar.
Sementara, alokasi belanja pada 2020 sebesar Rp 3,945 triliun. Terdiri dari, belanja tidak langsung sebesar Rp 1,997 triliun, dan belanja langsung Rp 1,948 triliun.
“Setelah DPA dibagikan, maka di, masing-masing OPD yang memegang proyek strategis dapat mempercepat penayangan dalam Sirup (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan),”ucapnya.
Penulis:Ismail
