(Polsek)
PRESMEDIA.ID– Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyusun langkah strategis untuk mempercepat penanganan wilayah tanpa akses internet atau blank spot di kawasan perbatasan.
Upaya tersebut dilakukan melalui pemanfaatan teknologi satelit dan optimalisasi frekuensi 700 MHz untuk memperluas jangkauan layanan telekomunikasi hingga ke wilayah kepulauan dan pulau-pulau terluar.
Kesepakatan itu dibahas dalam audiensi Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura bersama Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kementerian Komdigi Wayan Toni Supriyanto di Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, Menara Danareksa Lantai 22, Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah pusat menegaskan komitmennya untuk terus mengintegrasikan teknologi digital guna mendukung pemerataan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah kepulauan.
Dirjen PPI Kementerian Komdigi Wayan Toni Supriyanto mengatakan, pemanfaatan teknologi mutakhir menjadi bagian penting dalam mempercepat pemerataan konektivitas, terutama di daerah yang memiliki tantangan geografis seperti Kepulauan Riau.
Enam Lokasi Prioritas Pembangunan BTS
Dalam pembahasan teknis, ditetapkan enam lokasi prioritas pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di Provinsi Kepulauan Riau.
Enam lokasi tersebut tersebar di Kabupaten Lingga, Natuna, dan Karimun.
Pembangunan BTS nantinya melibatkan sejumlah operator telekomunikasi, yakni Telkomsel, XLSMART, dan Indosat Ooredoo Hutchison (IOH), dengan strategi pemanfaatan frekuensi 700 MHz untuk memperluas cakupan jaringan.
Frekuensi 700 MHz merupakan salah satu pita frekuensi yang dapat dimanfaatkan untuk layanan mobile broadband, termasuk memperluas jangkauan jaringan 4G/LTE dan 5G.
Teknologi tersebut dinilai memiliki peran penting dalam mengatasi wilayah blank spot sekaligus memperluas akses internet hingga ke pelosok desa dan kawasan terpencil.
Salah satu keunggulan frekuensi 700 MHz adalah daya jangkaunya yang relatif luas dan kuat. Penggunaannya juga dinilai lebih efisien dari sisi pembangunan infrastruktur karena cakupan yang lebih luas memungkinkan kebutuhan jumlah BTS dapat ditekan.
Optimalkan SATRIA dan Palapa Ring
Selain pembangunan BTS, Pemprov Kepri dan Kementerian Komdigi juga membahas pemanfaatan teknologi pendukung lainnya untuk memperluas layanan telekomunikasi di wilayah kepulauan.
Di antaranya melalui optimalisasi Satelit Republik Indonesia (SATRIA), penguatan jaringan tulang punggung Palapa Ring, serta pengembangan teknologi berbasis satelit sebagai alternatif komunikasi bagi wilayah yang belum dapat dijangkau jaringan terestrial.
Pertemuan tersebut juga membahas strategi komprehensif untuk memastikan 207 titik blank spot yang masih tersisa di Kepulauan Riau dapat segera memperoleh akses broadband.
“Upaya ini bukan sekadar pemenuhan infrastruktur, melainkan instrumen vital dalam memacu pertumbuhan investasi yang selama ini stagnan dan memastikan kesejahteraan digital dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat hingga ke pulau-pulau terluar,” kata Wayan.
Konektivitas Digital untuk Masyarakat Pesisir
Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura menegaskan, transformasi digital di Kepulauan Riau tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis jaringan telekomunikasi.
Menurutnya, pemerataan konektivitas juga menjadi bagian dari upaya menjaga kedaulatan wilayah perbatasan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Konektivitas adalah urat nadi kedaulatan dan kesejahteraan,” tegas Nyanyang.
Ia mengatakan, pemerataan akses telekomunikasi menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat Kepulauan Riau, terutama mereka yang tinggal di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar.
Saat ini, masih terdapat 30 titik blank spot dan 177 titik dengan kualitas sinyal lemah (poor coverage) di Kepulauan Riau.
Kondisi tersebut berdampak terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat, mulai dari pelayanan publik, pendidikan, kesehatan hingga aktivitas perekonomian.
Keterbatasan jaringan telekomunikasi juga turut memengaruhi pembangunan pendidikan. Nyanyang mencontohkan, proses pembangunan Sekolah Rakyat di sejumlah wilayah masih menghadapi kendala akibat minimnya infrastruktur pendukung.
Hal serupa juga berpotensi menghambat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.
“Ketersediaan jaringan telekomunikasi bukan lagi sekadar kebutuhan komunikasi, tetapi menjadi penunjang utama pembangunan daerah. Karena itu kami berharap percepatan pembangunan infrastruktur digital dapat menjadi perhatian bersama agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal,” ujarnya.
78 Ribu Nelayan Diharapkan Tak Lagi Terkendala Jarak
Nyanyang menambahkan, melalui sinergi Pemprov Kepri dan Kementerian Komdigi, pemerataan konektivitas diharapkan dapat membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat, termasuk dunia pendidikan dan ekonomi masyarakat pesisir.
Pemerintah daerah, kata dia, ingin memastikan pendidikan di Sekolah Rakyat serta aktivitas ekonomi sekitar 78.000 nelayan yang tinggal di kawasan pesisir tidak lagi terhambat oleh keterbatasan jarak dan akses komunikasi.
“Internet memungkinkan masyarakat di pulau terjauh untuk tidak lagi harus melakukan pergerakan fisik yang melelahkan, melainkan cukup melalui pemindaian digital untuk mengakses layanan negara,” tutup Nyanyang.
Dalam audiensi tersebut, Wakil Gubernur Kepri didampingi Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau James Simon Pattikawa serta Kepala Badan Penghubung Provinsi Kepri Sentot Faizal.
Sementara itu, Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Wayan Toni Supriyanto hadir didampingi Direktur Akselerasi Infrastruktur Mulyadi beserta jajaran tim teknis.
Penulis:Presmedia
Editor :Redaksi
