PRESMEDIA.ID– Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menyoroti penurunan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Kepri dari 99,75 persen menjadi 98,8 persen.
Selain itu, Gubernur juga menekankan, pentingnya langkah antisipatif menghadapi potensi inflasi menjelang masa Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Sorotan itu disampaikan Ansar saat memimpin High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Senin (24/11/2025).
Gubernur Minta OPD Tingkatkan Digitalisasi Pembayaran
Gubernur Ansar menegaskan bahwa seluruh OPD harus mempercepat pemanfaatan kanal pembayaran digital seperti QRIS, Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), serta sistem transaksi elektronik lainnya.
“Digitalisasi bukan hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mempercepat reformasi birokrasi dan pelayanan publik,” tegasnya.
Kondisi Inflasi Kepri Perlu Waspada Jelang Akhir Tahun
Ansar menjelaskan, inflasi Kepri pada Oktober 2025 berada di angka 0,36 persen (mtm) dan 3,01 persen (yoy) masih dalam rentang sasaran nasional.
Namun, ia mengingatkan, adanya potensi kenaikan harga akibat cuaca ekstrem dan meningkatnya permintaan masyarakat menjelang akhir tahun.
Sejumlah komoditas yang perlu diwaspadai antara lain, Cabai merah, Beras, Ikan selar, Minyak goreng, Telur, Ayam ras.
Atas hal itu, Ansar meminta, agar OPD terkait memperkuat koordinasi, memperbarui neraca pangan, serta memastikan distribusi kebutuhan pokok berjalan lancar.
Bank Indonesia: Ekonomi Kepri Tumbuh dan Transaksi QRIS Melesat
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kepri, Rony Widijarto, menyampaikan, ekonomi Kepri tumbuh 7,48 persen (yoy) dan menjadi salah satu yang tertinggi secara nasional.
Ia juga mencatat lonjakan penggunaan QRIS sebesar 194 persen, dengan nilai transaksi mencapai Rp 9,04 triliun sepanjang Januari–Oktober 2025.
Menurutnya, digitalisasi memberi manfaat besar bagi UMKM, terutama dalam pembiayaan melalui jejak transaksi digital.
BPS Optimistis Inflasi Nataru Mampu Dijaga
Sementara itu, Kepala BPS Kepri, Margaretha Ari Anggorowati, menyatakan optimistis inflasi selama Nataru dapat dijaga di bawah 3,5 persen.
Ia menilai sejumlah program pengendalian harga berjalan efektif, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak memicu lonjakan harga.
Dalam rangkaian kegiatan, pemerintah juga menyerahkan bantuan berupa alat pertanian dan sarana digital farming kepada kelompok tani, koperasi, dan pesantren.
Bantuan ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan daerah dan menekan potensi inflasi ke depan.
Gubernur Ansar kembali menegaskan bahwa kerja sama lintas lembaga sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi Kepri.
“Dengan kerja sama yang solid, Kepri akan semakin siap menghadapi dinamika ekonomi dan memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.
Penulis:Presmedia
Editor :Redaksi
