PRESMEDIA.ID– Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 Provinsi Kepulauan Riau (Kepri)hingga Maret masih tergolong rendah.
Berdasarkan data, Sistem Informasi Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, total realisasi belanja APBD Kepri di Triwulan Pertama 2026 baru mencapai Rp438 miliar atau sekitar 12,37 persen dari total anggaran Rp3,54 triliun.
Sementara itu, dari sisi pendapatan daerah, realisasi telah mencapai Rp722 miliar atau 21,81 persen dari target Rp3,31 triliun.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kepri, Luki Zaiman Prawira, menyebut bahwa serapan anggaran masih dalam kondisi yang terkendali.
“Serapan kita cukup bagus, masih on the track,” ujarnya, Kamis (9/4/2026).
Di tengah kondisi fiskal ini, Pemprov Kepri menyatakan akan memprioritaskan penyelesaian utang tunda bayar kegiatan APBD 2025 yang mencapai Rp104 miliar.
Utang tersebut tersebar di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan saat ini sedang dalam proses pengalokasian anggaran.
“Kita coba mengalokasikan pembayaran utang pemprov Kepri itu Rp104 miliar,” jelas Luki.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) lanjutnya, saat ini masih menyusun skema pembayaran, baik secara penuh maupun bertahap, dengan menyesuaikan kondisi arus kas daerah.
Luki mengatakan, waktu pembayaran utang tersebut masih dalam tahap pembahasan internal.
“Waktunya belum tahu, masih pembahasan di TAPD,” katanya.
Pemprov Kepri lanjutnya, juga terus berkoordinasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk memastikan ketersediaan anggaran.
Kondisi keuangan daerah yang dinamis menjadi pertimbangan utama dalam menentukan skema pembayaran.
Belanja Non-Rutin Ditahan, Fokus ke Kebutuhan Wajib
Luky juga mengatakan, untuk menjaga stabilitas keuangan, Oemerintah daerah, saat ini juga memilih menahan belanja non-rutin.
Dengan demikian, prioritas anggaran difokuskan pada kebutuhan wajib, seperti Gaji pegawai, Tunjangan Hari Raya (THR) dan Kewajiban rutin lainnya.
Langkah ini diambil agar tersedia ruang fiskal untuk menyelesaikan kewajiban utang daerah.
Rincian Pendapatan dan Belanja APBD Kepri 2026
- Pendapatan Daerah
Total realisasi: Rp722 miliar (21,81%)
Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp342,62 miliar (18,58%)
Transfer pusat (TKDD): Rp380 miliar (25,90%) - Belanja Daerah
Total realisasi: Rp438,27 miliar (12,37%)
Belanja pegawai: Rp331,9 miliar
Belanja barang dan jasa: Rp42,23 miliar
Belanja modal: Rp0,83 miliar
Belanja bagi hasil: Rp60,70 miliar
Belanja hibah: Rp2,57 miliar - Pembiayaan Daerah dan Cicilan Utang
Dari sisi pembiayaan daerah, Pemprov Kepri mencatat:
Penerimaan pembiayaan (utang) Rp250,60 miliar
Pembayaran cicilan pokok utang jatuh tempo Rp19,05 miliar
Menariknya, porsi belanja pegawai masih mendominasi dalam realisasi anggaran. Dengan kondisi ini, realisasi APBD Kepri hingga triwulan pertama 2026 masih relatif rendah. Namun, pemerintah memastikan pengelolaan anggaran tetap berada di jalur yang tepat.
Penulis:Roland/Presmedia
Editor :Redaktur
