PRESMEDIA.ID-Kondisi ekonomi daerah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terancam stagnan akibat lambatnya realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Hingga memasuki Maret 2026 atau triwulan pertama, penyerapan belanja APBD Kepri masih sangat rendah.
Dari total APBD Kepri sebesar Rp3,54 triliun, realisasi belanja daerah baru mencapai 4,38 persen atau sekitar Rp122 miliar pada Maret 2026.
Lambatnya penyerapan anggaran ini, membuat berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah hingga saat ini belum berjalan maksimal.
Pendapatan Daerah Baru Terealisasi 22 Persen
Sementara itu, dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), realisasinya hingga Maret 2026 juga belum optimal.
Dari target PAD sebesar Rp1,90 triliun, realisasi pendapatan daerah hingga saat ini baru mencapai 22,01 persen atau sekitar Rp419,31 miliar.
Berdasarkan data Sistem Informasi Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, total pendapatan daerah Kepri tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp3,91 triliun.
Pendapatan tersebut berasal dari, Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah dan Lain-lain PAD yang sah serta Transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) dari pemerintah pusat.
Dari komponen tersebut, pendapatan dari TKDD diperkirakan mencapai Rp1,46 triliun, sementara pendapatan lain-lain sekitar Rp1,34 triliun.
Belanja Pegawai Paling Besar Terserap
Dari total realisasi belanja APBD yang baru mencapai Rp122 miliar, sebagian besar yang terserap baru hanya untuk belanja pegawai.
Dari 1.46 Triliun belanja pegawai yang dialokasikan di APBD 2026, hingga Maret ini sudah terealisasi sekitar Rp298,09 miliar atau 20,28 persen.
Serapan Belanja Barang dan Jasa Minim
Sementara itu, sektor belanja lainnya seperti Belanja Barang dan Jasa Masih hingga saat ini masih Minim.
Dari Rp991,48 miliar Belanja barang dan jasa yang dialokasikan di APBD, hingga saat ini baru terealisasi sekitar Rp206,38 miliar atau 15,94 persen.
Padahal belanja jenis ini sangat berpengaruh terhadap pergerakan ekonomi daerah, karena berkaitan langsung dengan kegiatan proyek dan pengadaan pemerintah.
Selain belaja barang dan jasa, belanja Modal di APBD 2026 Kepri ini juga masih rendah.
Dari Rp269,31 miliar belanja Modal di APBD, hingga Maret 2026 baru terealisasi sekitar Rp16,72 miliar atau 6,21 persen.
Belanja modal sendiri umumnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pengadaan aset daerah.
Sedangkan nelanja Hibah dan Bagi Hasil yang dialokasikan sebesar Rp899,69 miliar, realisasinya baru mencapai Rp167,81 miliar atau 18,65 persen.
Adapaun rincian senyerapan belanja bagi hasil dalah Rp132,57 miliar atau 18,97 persen dari alokasi Rp698,71 miliar dan Belanja hibah sebesar Rp35,24 miliar atau 20,1 persen dari alokasi Rp174,87 miliar
Sementara beberapa jenis belanja lain seperti bantuan sosial, subsidi, belanja bunga, dan bantuan keuangan hingga saat ini belum terealisasi sama sekali.
Pembiayaan Daerah Capai Rp231 Miliar
Dalam APBD 2026, pemerintah juga mengalokasikan pembiayaan daerah sebesar Rp231,55 miliar.
Jumlah itu terdiri dari, Penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp250,60 miliar, yang berasal dari SILPA dan utang daerah dan Pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran cicilan pokok utang sebesar Rp19,05 miliar
Lambatnya realisasi belanja APBD, terutama pada sektor belanja barang dan jasa serta belanja modal, akan berdampak pada perlambatan aktivitas ekonomi daerah jika tidak segera dipercepat pada triwulan berikutnya.
Penulis:Presmedia
Editor :Redaksi
