
PRESMEDIA.ID– Tiga terdakwa kasus korupsi dengan nilai kerugian negara Rp4,54 miliar berakhir dengan vonis ringan di PN Tipikor Tanjungpinang.
Majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, menjatuhkan hukuman hanya 1 tahun penjara pada tiga terdakwa korupsi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) jasa kepelabuhanan tahun 2015-2021 di Badan Pengusahaan (BP) Batam ini.
Putusan dibacakan Majelis hakim yang dipimpin oleh Fausi dan anggota hakim Yusuf Gutomo (Hakim Adhoc Tipikor) dan Saiful Arif pada Kamis (12/3/2026).
Tiga terdakwa yang divonis ringan dalam perkara ini adalah, Suyono, mantan Kepala Seksi Pemanduan dan Penundaan Bidang Komersil KSOP Khusus Batam periode 2012–2016. Kemudian, Ahmad Jauhari, Direktur Operasional PT Bias Delta Pratama dan Lisa, Direktur PT Bias Delta Pratama.
Hakim menyatakan, ke tiga terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan, melakukan tindak pidana korupsi dana PNBP jasa tandu dan pandu kapal dikawasan kepelabuhanan BP.Batam secara bersama-sama.
Perbuatan para terdakwa dikatakan Hakim, melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 20 Tahun 2001, serta dikaitkan dengan ketentuan KUHP terbaru.
Namun menariknya, meski nilai kerugian negara mencapai miliaran rupiah, vonis yang dijatuhkan hakim ini justru hanya 1 tahun penjara.
“Menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa masing-masing selama 1 tahun serta denda Rp50 juta subsider 50 hari,” ujar majelis hakim dalam persidangan.
Uang Pengganti Rp4,54 Miliar Disita Negara
Sementara uang yang sebelumnya disetorkan perusahaan PT.Bias Delta Pratama sebesar USD272.497 atau setara Rp4,54 miliar ke Kejaksan serta dititipkan di rekening Bank Rakyat Indonesia, disita sebagai pengganti kerugian negara dan akan disetorkan ke kas negara.
Putusan Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa
Vonis Hakim ini lebih ringan enam bulan dibanding tuntutan jaksa dari Kejaksaan Negeri Batam.
Sebelumnya, jaksa menuntut para terdakwa dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara.
Atas putusan ini, Jaksa Penuntut Umum dan kuasa hukum para terdakwa sama-sama menyatakan pikir-pikir.
Untuk diketahui, Perkara ini bermula dari dugaan praktik ilegal jasa pemanduan dan penundaan kapal di Pelabuhan Kabil dan Batu Ampar Batam pada 2015–2021.
Jasa Kepelabuhan di Dua Pelabuhan ini, dikelola oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) BP.Batam yang bekerja sama dengan sejumlah Perusahaan.
Namun dalam praktik pengelolaanya, PT.Bias Delta Pratama disebut tidak memiliki izin maupun Kerja Sama Operasional (KSO) dengan BP.Batam pada periode 2015–2018 dalam pelaksanaan jasa tersebut.
Padahal, berdasarkan ketentuan yang berlaku, terdapat kewajiban setoran sebesar 20 persen dari pendapatan jasa pemanduan dan penundaan kapal di wilayah kerja BUP BP.Batam sebagai PNBP.
Fakta Sidang Ungkap Keterlibatan Pejabat BP.Batam dan Roby Mamahit
Pada sidang pemeriksaan sebelumnya, juga terungkap fakta, keterlibatan sejumlah Pejabat BP.Batam serta pemilik saham PT.Bias Delta Pratama, Roby Mamahit.
Namun hingga saat ini, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau maupun Kejaksaan Negeri Batam tidak “Mampu” memproses hukum keterlibatan sejumlah pihak tersebut, demikian juga menghadirkan ke Pengadilan untuk dimintai keterangan.
Hal ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai konsistensi penegakan hukum dan apakah seluruh pihak yang diduga terlibat dalam kasus korupsi ini, akan dimintai pertanggungjawaban sesuai prinsip equality before the law atau dibirkan Aparat Penegak Hukum (APH).
Penulis:Roland/Presmedia
Editor :Redaktur
Sanggahan, koreksi, atau Hak Jawab sesuai UU Pers No. 40/1999 melalui email Redaksi presmedia.id: redaksi.presmed@gmail.com











