Hakim PN Tolak Eksepsi Dua Terdakwa Korupsi BUMD Bintan

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang- Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang menolak eksepsi (keberatan) dua terdakwa dugaan Korupsi Dana Investasi Jangka Pendek (DIJP) atau peminjaman dana di BUMD Bintan 2016 dan 2019.

Kedua terdakwa itu adalah Risalasih, yang merupakan mantan Direktur BUMD Perseroan Terbatas (PT) Bintan Inti Sukses Kabupaten Bintan 2015-2019 dan Terdakwa Teddy Ridwan sebagai Kepala divisi keuangan BUMD PT.BIS. Putusan sela dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim, Eduard MP Sihaloho didampingi Majelis Hakim anggota Suherman dan Weni Nanda di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Senin(19/4/2021).

Dalam putusannya, Eduard menyatakan, kekeliruan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam dakwaan sebagaimana yang dipermasalahkan kedua terdakwa dan kuasa hukumnya bukan suatu alasan, melainkan menyatakan dakwaan JPU telah memenuhi ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Menyatakan menolak seluruhnya eksepsi atau keberatan kedua terdakwa,” kata Eduard dalam persidangan virtual di PN Tanjungpinang.

Lebih lanjut, Eduard menyebutkan memerintahkan JPU, Yustus  untuk melanjutkan persidangan pokok perkara dengan agenda menghadirkan saksi ke Pengadilan. Hakim juga menyatakan, kedua terdakwa, sekiranya masih ada keberatan terkait putusan eksepsi, nantinya dapat diupayakan dan diuraikan ke dalam pokok perkara.

Atas putusan itu, hakim menyatakan sidang pembuktian pokok perkara akan dilaksanakan pada Kamis (29/4/2021) mendatang.

Sebelumnya, dalam dakwaan Jaksa Penuntut, terdakwa Risalasih yang merupakan Direktur BUMD PT.Bintan Inti Sukses (BIS) dan Terdakwa Teddy Ridwan sebagai Kepala divisi keuangan BUMD PT.BIS mengelola penyertaan modal Pemerintah daerah kabupaten Bintan di PT.BIS 2015 sebesar Rp.3.663.862.642,- .

Atas penyertaan modal itu, selanjutnya kedua terdakwa melakukan kerjasama pembiayaan modal dengan usaha Cocopeat, tanpa didasari studi kelayakan terhadap mitra atas bantuan pendanaan yang dikucurkan dari rekening PT.BIS, serta tanpa persetujuan komisaris atau melalui rencana kerja yang ditetapkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dalam perjalananya. melalui laporan audit keuangan PT.BIS pada 31 Desember 2019, ditemukan piutang pemasaran ikan terhadap mitra dalam investasi jangka pendek sebagai laba piutang yang belum ditagih Rp.128.700.000, dan Rp.21.150.000,-. Atas kebijakan kedua terdakwa, PT.BIS juga mengucurkan dana ke PT.Chantika untuk usaha Suplai Air Bersih di pulau Sambu.

Pengucuran dana ini, juga tidak didasari studi kelayakan dan dalam RUPS dengan Komisaris, Terdakwa sebagai Direksi menyatakan, pembiayaan kerjasama dengan PT.Chantika itu, digunakan untuk operasional sebab, perusahan mitra telah memiliki kapal dan sumber air bersih, Sehingga biaya untuk usaha ini PT.BIS mengeluarkan biaya dana sebesar Rp.210 juta.

“Namun kenyataanya, PT.Chantika tidak benar memiliki kapal dan sumber air bersih. Sebaliknya peminjaman anggaran yang dilakukan perusahaan mitra, digunakan untuk menyewa kapal dan pembelian bahan baku air bersih ke pihak lainnya,” ujar Jaksa.

Hal ini lanjut Jaksa, sebelumnya juga telah diketahui oleh para terdakwa sejak awal akan tetapi Direksi tetap melakukan perjanjian kerjasama, yang mengakibatkan laporan auditor Independen terhadap keuangan PT.BIS per tanggal 31 Desember 2019 terdapat piutang yang belum terbayar dari CV.Safina Aircond Services sebesar Rp.185 juta.

Hal yang sama, juga dilakukan kerjasama mengucurkan dana kepada M. Zackamirullah sebesar Rp.1,5 Miliar, Kerjasama Barbershop (franchise) dengan Star Box sebesar Rp.436.596.200,-.

“Atas perbuatanya, terdakwa Risalasih dan terdakwa Teddy Ridwan telah menyalahgunakan dana penyertaan modal Pemerintah kabupaten Bintan, tanpa persetujuan dewan komisaris, sehingga mengakibatkan kerugian pada BUMD PT.BIS,” jelasnya.

Atas perbutanya, kedua terdakwa, dijerat pasal 2 ayat 1 UU nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan primer.

Dakwaan subsider, kedua terdakwa juga didakwa melanggar pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP  jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Penulis:Roland
Editor  :Redaksi