PRESMEDIA.ID– Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad meminta Musyawarah Daerah (Musda) V Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kepri tidak hanya menjadi forum pergantian atau pemilihan kepengurusan baru.
Musda MUI Kepri menurut Ansar, harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi, refleksi, sekaligus memastikan keberlanjutan organisasi dalam menjalankan peran pembinaan umat di Kepulauan Riau.
Hal itu disampaikan Ansar saat menghadiri Musda V MUI Provinsi Kepulauan Riau yang digelar di Hotel CK Tanjungpinang.
Musda V MUI Kepri dengan tema “Perkhidmatan Ulama-Ulama yang Berkelanjutan, Memperkuat Moderasi Beragama dan Harmoni Umat Menuju Kepulauan Riau yang Berkah dan Bermartabat” menjadi momentum penting bagi MUI Kepri dalam melakukan regenerasi kepemimpinan, mengevaluasi program kerja, serta merumuskan langkah organisasi dalam menjawab perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
Ansar juga mengingatkan agar Musda tidak dipandang sebatas agenda memilih ketua umum dan sekretaris.
“Jadi jangan kita berpikir Musda hanya bagaimana memilih ketua umum dan sekretaris. Sesungguhnya Musda juga menjadi ruang untuk evaluasi dan refleksi terhadap kerja dan kinerja organisasi,” ujar Ansar.
Ia menilai, posisi MUI cukup strategis dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat. Karena itu, evaluasi terhadap program dan kinerja organisasi diperlukan agar peran MUI tetap relevan dengan kondisi masyarakat.
Menurutnya, peran ulama tidak hanya berkaitan dengan pembinaan umat, tetapi juga mencakup penguatan nilai-nilai keislaman, pelayanan kepada masyarakat, serta mendorong perbaikan kehidupan umat.
“Majelis Ulama Indonesia adalah organisasi yang selama ini dihormati. Karena itu, Majelis Ulama memiliki tugas dan fungsi yang mulia,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Ansar juga menekankan pentingnya sinergi antara MUI, pemerintah daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pemerintah kabupaten/kota, organisasi keagamaan, serta seluruh elemen masyarakat.
Sinergi tersebut dinilai penting untuk menjaga kerukunan dan memperkuat kehidupan sosial keagamaan di Kepulauan Riau yang memiliki karakter wilayah kepulauan dan perbatasan.
Ansar mengatakan, selama enam tahun terakhir Pemerintah Provinsi Kepri secara konsisten menempatkan 50 ustaz muda di sejumlah pulau kecil dan wilayah perbatasan.
Program tersebut diarahkan untuk memperkuat moderasi dan toleransi beragama sekaligus memberikan pendampingan spiritual kepada masyarakat yang menghadapi tantangan geografis maupun sosial.
“Untuk apa? Untuk menjaga moderasi dan toleransi beragama yang baik dan benar, kemudian membantu pemerintah mengatasi berbagai persoalan di tengah masyarakat,” katanya.
Ansar menilai penguatan kehidupan spiritual masyarakat menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai persoalan sosial, ekonomi, maupun keluarga.
Menurutnya, keberadaan tokoh agama dan para ustaz di tengah masyarakat dapat menjadi salah satu bagian dari upaya memberikan pendampingan dan penguatan nilai-nilai keagamaan.
“Perlu ada benteng-benteng spiritual yang andal. Ini harus kita jadikan benteng yang baik,” ujarnya.
Selain penempatan ustaz muda, Pemerintah Provinsi Kepri juga memberikan dukungan kepada berbagai unsur masyarakat yang berkontribusi dalam pembinaan umat.
Ansar menyebut jumlah penerima dukungan tersebut mencapai lebih dari 13 ribu orang, termasuk guru TPG, imam masjid, serta berbagai komponen masyarakat lainnya.
Pemprov Kepri lanjutnya, juga memberikan bantuan kepada rumah-rumah ibadah di wilayah Kepulauan Riau.
Pada tahun ini lanjutnya, sebanyak 237 rumah ibadah mendapatkan bantuan secara bertahap. Perhatian juga diberikan kepada rumah ibadah yang berada di pulau-pulau terluar dan wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan.
Menurut Ansar, dukungan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat kehidupan keagamaan dan memberikan perhatian terhadap masyarakat di berbagai wilayah Kepri.
Ansar Tekankan MUI Independensi dan Tidak Berpolitik
Di akhir sambutannya, Ansar berharap Musda V MUI Kepri dapat berlangsung secara musyawarah dan menghasilkan kepemimpinan yang mampu melanjutkan pengabdian organisasi.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga independensi MUI sebagai organisasi keumatan.
“Jaga MUI tetap menjadi organisasi yang independen, bukan organisasi Politik. Silakan berafiliasi ke partai Politik apa pun secara individu, tetapi jangan membawa nama dan jabatan yang melekat di MUI,” tegasnya.
Ansar berharap kepengurusan MUI Kepri ke depan dapat terus membangun kerja sama dengan pemerintah, namun tetap menjaga independensi organisasi dalam menjalankan peran pembinaan umat.
“Doa dan dukungan dari tokoh-tokoh Majelis Ulama di tingkat daerah maupun pusat sangat kami perlukan dalam membangun dan memajukan daerah kita,” katanya.
Musda V MUI Kepri turut dihadiri Sekretaris Jenderal MUI Pusat Amirsyah Tambunan, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat Yusnar Yusuf, Wakil Ketua III DPRD Kepri Bakhtiar, Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah, jajaran Forkopimda, Kepala Kanwil Kemenag Kepri Zoztafia, Kepala Kanwil Haji dan Umrah Kepri Muhammad Syafi’i, Ketua MUI Kepri Bambang Maryono, para kepala OPD Provinsi Kepri, pimpinan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, serta Ketua MUI kabupaten/kota se-Kepri.
Penulis:Presmedia
Editor :Redaksi
Sanggahan, koreksi, atau Hak Jawab sesuai UU Pers No. 40/1999 melalui email Redaksi presmedia.id: redaksi.presmed@gmail.com
