Gubernur Ansar Ahmad Buka Rakorwil ADKASI Sumatera di Batam, Dorong Penguatan Peran DPRD Kabupaten

Gubernur Ansar Ahmad Buka Rakorwil ADKASI Sumatera di Batam, Dorong Penguatan Peran DPRD Kabupaten.
Gubernur Ansar Ahmad Buka Rakorwil ADKASI Sumatera di Batam, Dorong Penguatan Peran DPRD Kabupaten.

PRESMEDIA.ID– Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Sumatera Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) yang digelar di Ballroom Hotel Pacific Palace, Kota Batam, Sabtu (27/6/2026).

Rakorwil ADKASI tahun ini mengusung tema “Momentum Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah Asimetris, dan Penguatan Kelembagaan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.”

Forum tersebut menjadi ajang strategis bagi para pimpinan dan anggota DPRD kabupaten se-Sumatera untuk membahas penguatan kelembagaan legislatif serta berbagai isu pembangunan daerah.

Ansar: Sinergi Eksekutif dan Legislatif Kunci Keberhasilan Pembangunan

Dalam sambutannya, Gubernur Ansar Ahmad menegaskan bahwa hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan faktor penting dalam mempercepat pembangunan di daerah.

Menurutnya, koordinasi yang baik antara lembaga eksekutif dan legislatif akan menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Ansar berharap Rakorwil ADKASI tidak hanya menjadi agenda rutin, tetapi juga melahirkan berbagai gagasan strategis yang dapat menjadi solusi atas tantangan pembangunan di masing-masing daerah.

“Kita semua berharap kelembagaan DPRD Kabupaten semakin memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam penyelenggaraan pembangunan maupun tata kelola pemerintahan di daerah,” ujar Ansar.

Rakorwil Diharapkan Hasilkan Rumusan Strategis

Gubernur Ansar menilai setiap kabupaten memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda. Karena itu, hasil Rakorwil diharapkan mampu melahirkan rekomendasi yang berlandaskan kearifan lokal serta dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat dalam penyempurnaan regulasi.

Selain memperkuat fungsi pengawasan DPRD, forum tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Ansar juga memperkenalkan berbagai potensi unggulan yang terus dikembangkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Di sektor pariwisata, Kepri terus dipersiapkan sebagai salah satu hub pariwisata internasional di Pulau Sumatera melalui pengembangan tourism linkages network.

Sementara di sektor kelautan dan perikanan, Kepri memiliki potensi perikanan tangkap yang mencapai sekitar 1,3 juta ton per tahun. Adapun produksi perikanan budidaya telah mencapai 27.436 ton.

Tak hanya itu, Ansar juga memaparkan peluang investasi yang terus berkembang melalui sejumlah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), antara lain: KEK Batam Galang, KEK Batam Aero Technik, KEK Tanjung Sauh, KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional, KEK Nongsa Digital Park.

Menurutnya, keberadaan berbagai KEK tersebut menjadi daya tarik investasi sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru bagi Kepulauan Riau.

ADKASI Soroti Pentingnya Penguatan DPRD Kabupaten

Sementara itu, Ketua Umum ADKASI, Siswanto, menegaskan bahwa sudah saatnya peran DPRD kabupaten diperkuat, terutama dalam implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ia menilai DPRD merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kedudukan sejajar dengan kepala daerah sebagai mitra dalam membangun daerah.

“Sudah saatnya kita mengembalikan fungsi dan tugas kita sebagai anggota DPRD kabupaten. Kita adalah penyelenggara pemerintahan daerah yang sejajar dan menjadi mitra kepala daerah dalam membangun daerah,” tegas Siswanto.

Rakorwil ADKASI Wilayah Sumatera turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati, Wakil Ketua Umum DPN ADKASI Wilayah Sumatera Herman Effendy, para narasumber dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, serta anggota DPRD kabupaten dari berbagai daerah di Pulau Sumatera.

Melalui forum ini diharapkan lahir berbagai rekomendasi yang mampu memperkuat kelembagaan DPRD sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang lebih efektif, profesional, dan berpihak kepada masyarakat.

Penulis:Presmedia
Editor :Redaksi

Tinggalkan Balasan