Nur Kaltim Laofo: Jaksa Tidak Boleh Tersangkakan Pekerja Buruh yang Tidak Memiliki Kewenangan

PRESMEDIA.ID– Dugaan tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor jasa kepelabuhan di Batam kembali menjadi sorotan.

Kejaksaan Tinggi Kepri dinilai hanya menetapkan pejabat teknis serta pekerja/buruh sebagai tersangka, tanpa menyentuh sejumlah pejabat penting di Badan Pengusahaan (BP) Batam, KSOP, maupun pejabat terkait lainnya.

Kuasa Hukum Ahmad Jauhari, Nur Kaltim Laofo SH mengatakan, kasus dugaan korupsi PNBP Pelabuhan BP Batam yang saat ini bergulir di Pengadilan Negeri Tanjungpinang seharusnya tidak menetapkan klienya sebagai Pekerja dan buruh sebagai tersangka.

Menurutnya, jika Kejati Kepri benar-benar serius memberantas korupsi PNBP, maka penetapan tersangka tidak seharusnya dilakukan pada pekerja buruh yang tidak memiliki kewenangan strategis.

Tetapi lanjutnya, harus menyeret dan mengusut keterlibatan pejabat BP.Batam, KSOP, Kasatker Kepelabuhan, serta manajemen perusahaan sebagai pihak yang memiliki kewenangan.

“Tidak seharusnya pekerja buruh (Terdakwa Ahmad Jauhari-red) dijadikan tersangka dalam kasus ini, tetapi yang bertangungjawab adalah pejabat di BP.Batam, KSOP, Kasatker Kepelabuhan, serta manajemen perusahaan sebagai pihak yang memiliki kewenangan penuh,” tegas Nur Kaltim melalui keterangan tertulis kepada media.

Pekerja Buruh Tidak Memiliki Kewenangan Final

Nur Kaltim juga mengatakan, Ahmad Jauhari hanyalah pekerja buruh yang menerima upah dari perusahaan serta melaksanakan tugas berdasarkan penunjukan pimpinan perusahaan dan pemilik saham PT Bias Delta Pratama.

Dalam dakwaan jaksa disebutkan bahwa terdakwa bertugas menjalankan operasional dan menandatangani dokumen setelah disetujui direksi. Namun menurutnya, hal tersebut bukan keputusan final yang lahir dari kewenangan pribadi terdakwa teteapai merupakan perintah dari Perseroan Badan yang menjadi atasannya.

“Keputusan tetap berada pada Direktur Utama, pemilik saham, BP.Batam, KSOP, dan pejabat terkait lainnya. Terdakwa hanya menjalankan instruksi atasannya,” tegas Nur Kaltim.

Selain itu, terdakwa juga tidak memiliki kewenangan menandatangani atau menetapkan Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) antara Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dan BP Batam tanpa instruksi direksi.

Dakwaan Jaksa Error in Persona

Nur melanjutkan, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap kliennya sarat kekeliruan karena mengabaikan struktur tanggung jawab dalam badan usaha.

Karena, berdasarkan UU Perseroan Terbatas, seluruh tanggung jawab hukum operasional merupakan tanggung jawab perseroan, bukan pekerja penerima upah.

“Karenanya, penetapan Ahmad Jauhari sebagai tersangka dalam kasus ini error in persona, karena terdakwa hanya buruh sebagaimana didefinisikan di UU Ketenagakerjaan serta tidak memiliki kewenangan administratif maupun keputusan strategis,” ujarnya.

Bukan Korupsi, Melainkan Sengketa Administratif

Selain itu, dari peristiwa hukum yang didalilkan Kaksa, juga merupakan ranah sengketa administratif antara badan usaha dan BP Batam/KSOP, bukan tindak pidana korupsi.

“Perkara ini bukan tindak pidana korupsi, melainkan sengketa administratif antara badan usaha dan BP Batam. Tidak ada unsur perbuatan melawan hukum pidana yang dilakukan terdakwa,” pungkas Nur Kaltim.

Kuasa hukum kembali menegaskan bahwa apabila penegakan hukum dilakukan secara objektif dan tidak tebang pilih, maka pejabat yang memiliki kewenangan dan peran dalam pengelolaan PNBP justru harus diseret untuk dimintai pertanggungjawaban.

Penulis:Presmedia
Editor :Redaksi