PRESMEDIA.ID– Pemilik Toko Nina.Id di Tanjungpinang, mempertanyakan dasar hukum dan prosedur penggeledahan dan penyitaan 22 set baju bayi yang diduga tidak ber-SNI oleh Polisi dari Satreskrm Polresta Tanjungpnang dari tokonya.
Selain diklain tidak memiliki Surat Izin mengeladah, Pemilik Toko Pakaian anak-anak Nina.Id, Rahma Yuliana, mengatakan, empat orang Polisi yang mengaku dari Satreskrim tidak menunjukan surat penggeledahan dan penyitaan dari Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang saat melakukan penggeledahan tokonya.
Kejadian Penggeledahan dan penyitaan 22 set Baju Bayi di tokonya ini, kata Rahma berlangusng pada Senin (21/9/2026).
Ia mengatakana, saat itu sekitar pukul Pukul 10.45 WIB sebanyak 4 orang yang mengaku anggota Polisi menggunakan baju hitam dan Pin Reserse mendatangi toko nya di Jalan Hanjoyo Putro, Kota Tanjungpinang.
“Didalam toko saat itu hanya ada satu orang karyawannya yang tidak tahu apa-apa. Kemudian Polisi itu langsung menggeledah tanpa menunjukan surat penggeledahan terlebih dahulu,” ungkap Rahma pada Media.
Setelah menggeledah, Polisi kemudian memberikan surat tugas dan menyuruh karyawannya untuk membaca dengan cepat-cepat.
Selanjutnya, karyawannya langsung menghubungi pemilik untuk memberitahu penggeledahan oleh Polisi tersebut.
Karyawan toko yang saat itu sendiri dikatakan Rahma juga disuruh Polisi mematikan telepon serta tidak deperbolehakan Polisi mengambil gambar dan Video penggeledahan yang dilakukan Polisi.
“Karyawan saya disuruh matikan telepon oleh Polisi dan tidak diperbolehkan penggeledahan itu dividio. Penggeledhan terjadi tanpa ada saksi lain hanya 1 karyawan saya saja,” jelasnya.
Kemudian kemudian, ketika suaminya datang ke toko, Polisi baru memberikan surat penggeledahan. Selanjutnya sebanyak 22 pcs baju Bayi dari hasil penggeledahan diletakan di atas meja kasir.
Ketika suaminya membaca surat itu secara hati-hati sebelum menandatanganinya, Polisi dikatakan malaj menyuruh untuk cepat-cepat menandatangani surat tersebut.
Baju-baju yang disita oleh polisi diantaranya baju bayi umur 6 bulan sampai 1 tahun sebanyak 22 set yang bertuliskan merek tulisan Cina dengan harga Rp 72 ribu sampai Rp100 ribuan.
“Kami beli barang itu dari Indonesia dan kami hanya penjual eceran. Beli baju dari suplayer Jakarta. Kami tidak tahu baju itu tidak SNI dan tidak ada edukasi dari pihak mereka sebelumnya. Tapi polisi langsung penggeledahan,” paparnya.
Usai penggeledahan, pada 21 September 2026 kemudian Rahma mendapatkan surat panggilan untuk meminta klarifikasi atas penggeledahan dan penjualan produk baju bayi tanpa SNI atau Non SNI itu.
“Saya diperiksa pukul 11.00 WIB, istirahat jam 12 dan masuk kembali jam 2 sampai pukul 17.00 WIB. Saya diperiksa bersama 1 orang karyawan saya,” jelasnya.
Ia mengatakan, selama 3 tahun tokonya buka dan menjual bau bayi belum ada keluhan atau komplein dari pelanggan toko atas baju yang dibeli dari tokonya.
Polresta Tanjungpinang Benarkan Penyelidikan Toko Nina.Id
Terpisah, Kasat Reskrim Polresta Tanjungpinang AKP Wamilik Mabel membenarkan adanya penggeledahan di Toko Nina.Id terkait dugaan penjualan produk pakaian bayi Non-SNI.
Menurut Wamilik, penggeledahan dilakukan berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat.
Namun, Kasat Reskrim Polresta Tanjungpinang tersebut belum menjelaskan secara rinci mengenai proses penanganan maupun tindak lanjut penyelidikan atas dugaan penjualan produk pakaian bayi yang tidak memenuhi ketentuan SNI tersebut.
Ia hanya menyatakan, Proses penyelidikan atas dugaan perdagaan barang atau Baju non ASN itu masih dalam Penyeldikan.
“Benar, saat ini masih dalam penyelidikan. Nanti kita sampaikan perkembangannya ke media,” katanya singkat.
Penulis:Roland
Editor :Redaktur
Sanggahan, koreksi, atau Hak Jawab sesuai UU Pers No. 40/1999 melalui email Redaksi presmedia.id: redaksi.presmed@gmail.com
