
PRESMEDIA.ID– Tim Paduan Suara Wanita (PSW) LPPD Tanjungpinang mempertanyakan langkah Restorative Justice (RJ) yang dilakukan Polda Kepri dalam perkara dugaan penipuan, penggelapan, dan penelantaran Tim PSW LPPD Kota Tanjungpinang.
Selain tidak sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, Proses RJ yang diajukan oleh Ketua LPPD Kepri Jumaga Nadeak terhadap dua tersangka yang ditetapkan penyidik Polda Kepri disebut tidak sesuai hukum.
Kuasa Hukum PSW LPPD Tanjungpinang, Reno Maratur Munthe, mengatakan, Sesuai dengan Perkapolri, persyaratan materiil sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a, harus tidak menimbulkan keresahaan dan/atau penolakan dari masyarakat.
Selain itu, tidak berdampak Konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, tidak bersifat radikalisme dan separatisme serta bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan.
Kemudian di Pasal 6, persyaratan formil sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b juga harur meliputi perdamaian dari kedua belah pihak, Pelaku (Tersangka) dan korban serta memenuhi hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku.
Atas tidfak sesuainya RJ yang diajukan ketua LPPD kepri Jumaga Nadeak ini, Reno mengatakan, telah mengirimkan surat kepada Polda Kepri pada 21 Juli 2026 untuk meminta penundaan proses RJ.
Dalam surat tersebut, tim kuasa hukum menegaskan kedudukan hukum (legal standing) 27 anggota PSW LPPD Tanjungpinang yang disebut sebagai pihak yang mengalami kerugian dalam perkara tersebut.
Menurut Reno, 27 anggota PSW tersebut bukan hanya berkedudukan sebagai saksi, tetapi merupakan pihak yang menjadi korban dalam perkara yang dilaporkan.
Pihaknya juga melakukan klarifikasi terhadap klaim Ketua LPPD Kepri, Jumaga Nadeak, yang disebut sebagai korban dalam laporan tersebut.
“Di sini orang-orang bijak, cerdas dan pintar. Malah justru minta RJ. Di mana-mana yang meminta RJ itu adalah pelaku, bukan korban,” ujar Reno.
Ia juga mempertanyakan proses penyelesaian melalui RJ yang disebut tidak melibatkan 27 anggota PSW LPPD Tanjungpinang.
Menurutnya, pihak korban seharusnya mendapat ruang untuk menyampaikan sikap sebelum proses penyelesaian perkara dilakukan.
“Surat penundaan sudah kami kirimkan, tetapi tidak dibalas penyidik,” tambahnya.
PSW LPPD Tanjungpinang Siapkan Laporan Baru
Selain mempertanyakan proses RJ, kuasa hukum PSW LPPD Tanjungpinang menyatakan akan kembali membuat laporan terkait dugaan penipuan, penggelapan, dan penelantaran.
Laporan tersebut rencananya akan disampaikan ke Polda Kepri, Mabes Polri, dan Polda Metro Jaya.
Reno mengatakan, langkah hukum itu dilakukan berdasarkan kedudukan PSW LPPD Tanjungpinang sebagai pihak yang menurut mereka mengalami langsung dampak dari perkara tersebut.
“Legal standing atau kedudukan hukum 27 anggota PSW LPPD Kota Tanjungpinang sangat jelas. Mereka diakui sebagai tim paduan suara daerah yang dikirim ke LPPD Kepri untuk mengikuti Pesparawi di Manokwari, Papua Barat,” jelasnya.
Menurut Reno, kedudukan hukum 27 anggota PSW tersebut juga diperkuat sejumlah dokumen. Di antaranya surat Ketua LPPD Kepri, Jumaga Nadeak, dokumen panitia keberangkatan, serta tiket perjalanan yang telah disiapkan.
Selain itu, terdapat surat permohonan izin keberangkatan dari 27 anggota PSW kepada masing-masing tempat kerja mereka.
Dokumen lainnya adalah surat panitia terkait pelepasan kontingen yang disebut dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Kepri dari LPPD Kepri di Hotel Golden Prown, Batam.
“Jadi ini biar jelas bagi pihak-pihak yang mempertanyakan legal standing mereka,” kata Reno saat menggelar konferensi pers di Sekretariat Rumah Singgah Ikmal KM 9, Jalan DI Panjaitan, Kota Tanjungpinang, Minggu (16/8/2026).
PSW Mengaku Menjadi Korban dan Terlantar
Reno menegaskan, dalam laporan dugaan penipuan dan penggelapan tersebut, pihaknya menempatkan PSW LPPD Kota Tanjungpinang sebagai korban yang mengalami penelantaran.
Ia mengatakan, para anggota PSW tetap berupaya memperjuangkan nama baik daerah meskipun menghadapi persoalan dalam perjalanan kegiatan tersebut.
“PSW LPPD Kota Tanjungpinang ini adalah organisasi keagamaan yang benar-benar berniat hanya memuji nama Tuhan,” ujarnya.
Dugaan Korupsi Dana Hibah APBD Kepri ke LPPD Kepri Dilaporkan
Tidak hanya menyiapkan laporan dugaan penipuan, penggelapan, dan penelantaran, Reno juga menyatakan pihaknya akan membawa dugaan penyalahgunaan dana hibah APBD Kepri yang berkaitan dengan LPPD Kepri ke jalur hukum.
Menurut Reno, dugaan tindak pidana korupsi tersebut akan dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tipikor Polri, dan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri).
“Kami juga akan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi terkait penggunaan dana hibah di LPPD Kepri,” katanya.
Namun, dugaan tersebut merupakan tuduhan yang akan dibuktikan melalui proses hukum dan pemeriksaan aparat penegak hukum.
PSW LPPD Tanjungpinang Siapkan Gugatan Perdata
Selain menempuh jalur pidana umum dan tindak pidana korupsi, tim PSW LPPD Tanjungpinang juga menyatakan akan mempertimbangkan gugatan perdata atas dugaan perbuatan melawan hukum.
Gugatan tersebut berkaitan dengan kerugian yang diklaim dialami para anggota PSW, baik secara materiil maupun immateriil.
“Sesuai kesepakatan bersama, kami akan menempuh jalur hukum pidana umum, tindak pidana korupsi maupun perdata dengan melaporkan LPPD Kepri dan panitia keberangkatan ke Mabes Polri, Polda Kepri, dan Polda Metro Jaya,” pungkas Reno.
Penulis:Roland
Editor :Redaksi
Sanggahan, koreksi, atau Hak Jawab sesuai UU Pers No. 40/1999 melalui email Redaksi presmedia.id: redaksi.presmed@gmail.com












