PRESMEDIA.ID– Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Sekdaprov Kepri) Misni mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi Capaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) Provinsi Kepri di Meeting Room Hotel Oakwood, Kota Batam, Rabu (19/8/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Misni mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri terus berupaya meningkatkan cakupan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) Ketenagakerjaan. Saat ini, capaian UCJ Kepri masih berada di kisaran 58 persen, termasuk capaian di sejumlah wilayah seperti Kota Batam.
Menurut Misni, tantangan terbesar dalam meningkatkan cakupan UCJ berada pada sektor pekerja informal, pekerja bukan penerima upah (BPU), pekerja mandiri dan pekerja rentan. Selain itu, sektor konstruksi serta buruh yang masuk kategori masyarakat miskin dan miskin ekstrem juga menjadi perhatian pemerintah.
“Karena itu, kita terus melakukan berbagai langkah penguatan regulasi melalui monitoring dan evaluasi bersama pemerintah kabupaten/kota serta pihak terkait lainnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat mencakup seluruh sektor pekerja,” jelas Misni.
Misni menyebutkan, berdasarkan hasil evaluasi target capaian UCJ bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 28 Juli 2026 lalu, Pemprov Kepri optimistis mampu mencapai target UCJ sebesar 64,29 persen, atau mencakup sekitar 594.126 tenaga kerja.
Berdasarkan data yang ada, total semesta pekerja di Provinsi Kepri mencapai 1.046.950 tenaga kerja, dengan jumlah peserta yang telah terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan sebanyak 544.939 tenaga kerja. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun 2025 yang mencatat semesta pekerja sebanyak 1.032.990 tenaga kerja.
Misni menjelaskan, belum optimalnya capaian UCJ Kepri pada semester I 2026 dipengaruhi sejumlah faktor. Salah satunya adalah proyek jasa konstruksi yang masih belum berjalan optimal. Sejumlah proyek lama telah selesai, sementara proyek baru belum seluruhnya mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan.
Selain itu, peserta dari sektor informal dan pekerja rentan yang sebelumnya didaftarkan pemerintah daerah juga banyak yang berstatus nonaktif karena belum dilakukan pembayaran iuran lanjutan. Keterbatasan anggaran pemerintah daerah serta program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang belum berlanjut turut menjadi kendala dalam meningkatkan cakupan kepesertaan.
“Meski begitu, Pemerintah Provinsi Kepri akan terus mendorong cakupan kepesertaan UCJ sesuai target dalam RPJMN 2025–2029. Perluasan kepesertaan akan terus dilakukan, termasuk bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem sebagaimana amanat Inpres Nomor 8 Tahun 2025,” pungkasnya.
Kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan yang membawahi wilayah Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau, Ikbar Saloma; Kepala Kantor Cabang Batam Nagoya Benny Setijawan, Kepala Kantor Cabang Sekupang Budi Pramono, Kepala Kantor Cabang Tanjungpinang Iwan Kurniawan serta sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemprov Kepri.
Penulis:Presmedia
Editor :Redaksi
Jika ada pihak yang keberatan atau merasa dirugikan oleh pemberitaan di atas, Anda dapat mengirimkan sanggahan, koreksi, atau Hak Jawab sesuai UU Pers No. 40/1999 melalui email Redaksi presmedia.id: redaksi.presmed@gmail.com
