Banding Jaksa Atas Putusan Bebas PN Mental di Pengadilan Tinggi, Apa Kabar Banding Jaksa Atas Putusan Bebas 4 Terdakwa Korupsi Proyek Jembatan Marok-Lingga?

PRESMEDIA.ID– Satu bebas atas kasus tindak pidana dari Pengadilan Tingkat Pertama di Sumatera Selatan, ditolah Pengadilan Tinggi (PT) Palembang. Hakim banding Pengadilan Tinggi daerah tersebut menegaskan, bahwa vonis bebas tidak dapat diajukan upaya hukum banding.

Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan terkait nasib banding yang diajukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lingga atas putusan bebas empat terdakwa kasus korupsi proyek pembangunan Jembatan Marok Dabok, Kabupaten Lingga.

PT Palembang Tegaskan Putusan Bebas Bersifat Final

Dalam putusannya, Majelis Hakim PT.Palembang, sebagaiman dikutip dari dandapala.com, terlebih dahulu menelaah aspek formil permohonan banding yang diajukan jaksa.

Majelis hakim menegaskan bahwa Pasal 244 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana secara tegas menyebutkan bahwa terhadap putusan bebas, terdakwa harus segera dilepaskan tanpa menunggu adanya upaya hukum dari pihak mana pun.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa putusan bebas bersifat final dan langsung berkekuatan hukum tetap sejak dibacakan.

“Putusan bebas memiliki sifat final dan berkekuatan hukum tetap sejak saat diucapkan, sehingga tidak tersedia ruang hukum untuk diajukannya upaya hukum banding,” tulis Majelis Hakim PT Palembang dalam pertimbangannya.

Perbedaan Putusan Bebas dan Putusan Lepas

Majelis hakim juga menjelaskan adanya perbedaan mendasar antara putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Dalam putusan lepas, undang-undang masih membuka ruang untuk pengajuan banding. Namun terhadap putusan bebas, pembentuk undang-undang secara sadar menutup peluang tersebut demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap terdakwa.

Hakim menilai, apabila banding terhadap putusan bebas tetap diterima, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menciptakan perlakuan yang tidak sama dalam sistem peradilan pidana.

Selain itu, terdakwa yang telah dinyatakan tidak terbukti bersalah akan terus dibayangi ancaman proses hukum lanjutan.

“Putusan bebas merupakan pernyataan bahwa kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terhadap terdakwa harus diberikan perlindungan hukum secara penuh,” demikian pertimbangan majelis hakim.

Atas dasar itu, PT Palembang menyatakan permohonan banding jaksa tidak memenuhi syarat untuk diperiksa lebih lanjut dan dinyatakan tidak dapat diterima.

Jaksa Lingga Tetap Ajukan Banding ke PT.Kepri

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Lingga mengajukan banding atas putusan bebas empat terdakwa kasus korupsi proyek pembangunan Jembatan Marok Dabok ke Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau.

Banding tersebut diajukan setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang memvonis bebas seluruh terdakwa dalam perkara tersebut.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Lingga, Bambang Wiradany, mengatakan upaya hukum banding telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

Menurut Bambang, pengajuan banding dilakukan karena proses penyelidikan dan penyidikan perkara masih menggunakan ketentuan KUHP lama.

“Kami masih bisa mengajukan upaya hukum banding ke PT,” kata Bambang kepada PRESMEDIA.ID, Selasa (18/5/2026).

Ia juga menyebutkan bahwa memori banding telah disampaikan ke Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau.

Melalui upaya banding tersebut, jaksa berharap majelis hakim PT Kepri dapat kembali memeriksa fakta-fakta persidangan dalam perkara korupsi proyek Jembatan Marok Dabok.

Empat Terdakwa Korupsi Divonis Bebas Hakim Rahmat Sanjaya 

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang dipimpin Rahmat Sanjaya, didampingi hakim anggota Syaiful Arif dan Herman Sjafrijadi, menjatuhkan putusan bebas kepada empat terdakwa.

Keempat terdakwa tersebut yakni:

1. Yulizar selaku Direktur PT Bentan Sondong
2. Wahyudi Pratama selaku Direktur CV Firma Jaya
3. Deky selaku pelaksana proyek
4. Jeki Amanda selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Hingga kini, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau belum menggelar sidang maupun memutus permohonan banding yang diajukan jaksa tersebut.

Penulis:Presmedia
Editor :Redaksi