PRESMEDIA.ID– Ancaman disinformasi dan misinformasi di Indonesia kini tidak lagi sebatas penyebaran hoaks menjelang pemilu. Di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), media sosial, dan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat, muncul tantangan baru yang lebih kompleks, yakni Foreign Information Manipulation and Interference (FIMI) atau manipulasi dan intervensi informasi asing.
Isu tersebut menjadi sorotan dalam talkshow dan sharing session bertajuk “Melawan Disinformasi dan FIMI melalui Cek Fakta serta Literasi Digital” yang digelar di Jakarta, Rabu (11/6/2026).
Kegiatan ini menjadi wadah berbagi pengalaman para peserta program pelatihan dan fellowship yang diselenggarakan oleh Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) bersama Internews.
Disinformasi Tidak Lagi Menunggu Momentum Politik
Wakil Ketua AMSI, Suwarjono, mengatakan bahwa disinformasi kini menjadi tantangan bersama, tidak hanya bagi media massa, tetapi juga pembuat konten, organisasi masyarakat sipil, akademisi, hingga masyarakat umum.
Menurutnya, jika sebelumnya gelombang hoaks cenderung memuncak saat momentum politik seperti pemilu, kini informasi palsu beredar setiap saat dan membanjiri ruang publik.
“Dulu kami menemukan puncak persoalan ini saat pemilu. Tetapi sekarang, disinformasi, misinformasi, dan berita hoaks telah membanjiri ruang publik tanpa menunggu momentum politik,” ujar Suwarjono.
Ia menjelaskan, perkembangan teknologi digital memungkinkan siapa saja memproduksi dan menyebarkan informasi secara instan. Namun, kecepatan perkembangan teknologi belum diimbangi dengan pengawasan dan regulasi yang memadai.
Akibatnya, media sosial menjadi ruang yang subur bagi penyebaran informasi palsu yang sering kali didorong oleh kepentingan politik maupun ekonomi.
Selain itu, perubahan perilaku audiens yang kini lebih banyak mengonsumsi konten video dibandingkan berita berbasis teks turut mendorong media untuk beradaptasi sekaligus memperkuat proses verifikasi informasi.
AMSI dan Internews Dorong Inovasi Konten Cek Fakta
Senior Project Officer Asia Internews, Vino Lucero, mengatakan kolaborasi AMSI dan Internews berangkat dari kebutuhan untuk menghadirkan pendekatan baru dalam produksi konten cek fakta yang lebih relevan dengan kebiasaan konsumsi informasi masyarakat saat ini.
Menurutnya, selama ini konten cek fakta masih banyak disajikan dalam format konvensional sehingga kurang efektif menjangkau audiens media sosial.
Karena itu, Internews bersama AMSI terus mendorong berbagai inovasi, termasuk pemanfaatan format video yang lebih sesuai dengan karakter platform digital sekaligus memperkenalkan isu FIMI kepada masyarakat luas.
“Kami mencoba mendorong batas-batas yang ada dalam produksi konten cek fakta. Kami juga memikirkan bagaimana kolaborasi ini bisa dimanfaatkan lebih jauh, termasuk untuk memperkenalkan isu FIMI yang masih relatif baru,” kata Vino.
Apa Itu FIMI dan Mengapa Berbahaya?
Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara, Fransiscus Xaverius Lilik Dwi Mardjianto, menjelaskan bahwa istilah disinformasi dan misinformasi kini dinilai tidak lagi cukup untuk menggambarkan seluruh bentuk manipulasi informasi yang berkembang saat ini.
Menurutnya, Uni Eropa mulai memperkenalkan konsep FIMI pada 2021 untuk menjelaskan aktivitas manipulatif yang dilakukan secara sengaja, terkoordinasi, dan sistematis guna memengaruhi ekosistem informasi.
Lilik menjelaskan, FIMI tidak hanya menyasar proses produksi informasi, tetapi juga distribusi hingga konsumsi informasi untuk memengaruhi persepsi masyarakat.
“FIMI tidak hanya menyasar produksi informasi, tetapi juga distribusi hingga konsumsi informasi untuk memengaruhi persepsi dan perilaku publik,” ujarnya.
Ia menambahkan, elemen utama FIMI melibatkan aktor asing, tujuan yang disengaja, koordinasi sistematis, praktik manipulasi informasi, serta upaya memengaruhi pengambilan keputusan publik.
Dampaknya dapat menyasar institusi demokrasi, proses politik, kepercayaan publik, hingga stabilitas sosial.
Begini Cara Kerja Operasi FIMI
Menurut Lilik, operasi FIMI umumnya diawali dengan penyusunan strategi dan produksi konten manipulatif dalam berbagai format.
Konten tersebut kemudian disebarluaskan melalui jaringan bot, troll, influencer, maupun akun-akun yang terkoordinasi untuk memperluas jangkauan pesan.
Strategi ini tidak hanya bertujuan menyebarkan informasi menyesatkan, tetapi juga membanjiri ruang publik dengan konten sehingga informasi yang kredibel tenggelam di tengah kebisingan informasi.
“Ketika media kredibel tetap bertahan, mereka akan menjadi target berikutnya. Mulai dari serangan digital, doxxing, hingga ancaman fisik,” jelasnya.
Tujuan akhirnya adalah mengikis kepercayaan publik terhadap media dan meruntuhkan otoritas kebenaran dalam ruang informasi.
Media Independen Alami Pola Serangan Serupa
Co-founder dan Chief Editor Konde.co, Luviana Ariyanti, membagikan pengalaman medianya menghadapi serangan narasi yang menuduh organisasinya sebagai “antek asing”.
Menurutnya, serangan tersebut menguat pada 2025 setelah Konde.co menerima dukungan pendanaan dari Media Development Investment Fund (MDIF).
Narasi yang berkembang kemudian mengaitkan sejumlah media independen dengan kepentingan asing karena aktif meliput isu demokrasi dan gerakan sipil.
“Kami melihat ada pola narasi yang terus berulang mengenai operasi asing. Belakangan kami memahami bahwa pola seperti itu bisa dibaca dalam kerangka FIMI,” kata Luviana.
Ia menyebut pola serangan serupa juga dialami sejumlah media lain seperti Project Multatuli, Tempo, dan Remotivi.
Tantangan Media Menjelaskan FIMI kepada Publik
Editor Dialeksis, Alfi Nora, yang menjadi salah satu peserta fellowship, mengakui bahwa konsep FIMI masih relatif baru bagi masyarakat Indonesia.
Menurutnya, tantangan terbesar media adalah menjelaskan fenomena tersebut secara sederhana dan relevan dengan konteks domestik.
“Ketika kami mempublikasikan konten tentang FIMI, banyak pembaca yang bertanya, siapa sebenarnya aktornya di Indonesia?” ujar Alfi.
Sementara itu, ilustrator Mojok.co, Dena Isni Pasha, mengatakan bahwa mengidentifikasi suatu kasus sebagai FIMI tidak selalu mudah karena sering kali tumpang tindih dengan bentuk disinformasi lainnya.
Menurutnya, pendekatan eksplanatif menjadi metode yang paling efektif untuk membantu masyarakat memahami fenomena tersebut.
Hoaks Masih Marak di Media Sosial
Diskusi ini berlangsung di tengah meningkatnya dominasi konten video sebagai sumber informasi masyarakat.
Data MAFINDO mencatat terdapat 2.119 hoaks sepanjang paruh pertama 2024, dengan lebih dari seribu kasus berkaitan dengan isu politik.
Sementara itu, platform seperti YouTube, Facebook, dan TikTok masih menjadi saluran utama penyebaran hoaks digital.
Melihat kondisi tersebut, AMSI mengembangkan program pelatihan dan fellowship guna memperkuat kemampuan organisasi media dalam memproduksi konten video cek fakta yang sesuai dengan karakter media sosial.
Program tersebut mencakup pelatihan intensif pada Februari 2026 dan dilanjutkan dengan fellowship produksi konten bagi media peserta.
Kolaborasi Kunci Melawan Manipulasi Informasi
Melalui program ini, AMSI berharap media, organisasi masyarakat sipil, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya dapat membangun kolaborasi yang lebih kuat dalam menghadapi ancaman manipulasi informasi yang semakin kompleks.
Penguatan literasi digital, inovasi konten cek fakta, dan peningkatan kesadaran publik terhadap ancaman FIMI dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga kualitas demokrasi dan ruang informasi yang sehat di Indonesia.
Penulis:Presmedia
Editor :Redaksi
