PRESMEDIA.ID– Pemerintah pusat sudah berkali-kali menegaskan, belanja negara maupun daerah harus tepat sasaran. Tidak ada lagi ruang untuk anggaran yang hanya sekadar “asal ada”, atau proyek yang lahir dari selera penguasa, dan bukan dari kebutuhan rakyat.
APBD yang cerdas berarti setiap rupiah diarahkan ke program yang jelas manfaatnya, sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah. Contohnya, daerah maritim seharusnya menjadikan sektor kelautan, perikanan, dan perdagangan sebagai motor penggerak utama.
Program prioritasnya jelas, mengoptimalkan potensi laut, memberdayakan nelayan dan menjadikan pesisir sebagai basis kemakmuran masyarakat.
Karena, ketika APBD terarah, belanja publik menciptakan efek berantai (multiplier effect), Pembangunan jalan desa memicu tumbuhnya perdagangan lokal, Pelatihan UMKM melahirkan lapangan kerja baru, Fasilitas kesehatan yang memadai meningkatkan produktivitas masyarakat.
Anggaran Daerah, Penggerak Ekonomi Nasional
Data Kementerian Keuangan mencatat, belanja pemerintah daerah menyumbang hampir 20 persen perputaran ekonomi nasional. Artinya, setiap rupiah yang dibelanjakan bukan sekadar angka di APBD, tetapi benar-benar menjadi penggerak ekonomi rakyat.
Logikanya sederhana, semakin cerdas arah belanja, semakin besar manfaat yang dirasakan masyarakat.
Bahaya APBD Tanpa Arah dan Hanya Untuk Koleha dan Pejabat
Sebaliknya, jika alokasi anggaran hanya penuh dengan “tipu-tipu” untuk kepentingan segelintir orang, maka uang rakyat hanya aka dinikmati kalangan tertentu.
Hal yang terjadi, APBD habis untuk, Perjalanan dinas, Makan dan minum pada rapat seremonial, serta membiayai proyek yang tak pernah dirasakan masyarakat.
Akibatnya, ruang fiskal aka menyempit, kepercayaan publik menurun dan ekonomi daerah stagnan meskipun belanja terus meningkat.
Banyak daerah sudah merasakan hal ini, anggaran naik tiap tahun, tapi kemiskinan tetap tinggi, pengangguran tak berkurang, dan PAD jalan di tempat.
APBD adalah “Uang Rumah Tangga” Rakyat
APBD bukan sekadar catatan belanja, melainkan uang rumah tangga rakyat yang dikelola oleh pejabat daerah seperti gubernur, bupati atau wali kota.
Hal ini sama dengan sebuah rumah tangga yang mengatur keuangan keluarga, APBD harus dikelola dengan hati-hati dan penuh kasih sayang. Jika digunakan tepat sasaran, ia akan menumbuhkan kepercayaan, memperkuat ekonomi, dan membawa rakyat pada kemakmuran.
Tetapi jika APBD hanya habis untuk konsumsi birokrasi, makan-minum seremonial, atau perjalanan dinas yang tidak produktif, maka yang tersisa hanyalah cerita tentang peluang yang hilang.
Di era keterbatasan fiskal saat ini, setiap peluang yang hilang sama berarti menundak kesejahteraan masyarakat,.
Saatnya Menuntut APBD yang Cerdas
Maka, sudah saatnya kita bersama-sama menuntut, APBD yang cerdas dan efisien, Belanja yang bukan sekadar habis, tapi menciptakan manfaat nyata.
Setiap rupiah yang dikelurakan harus ditelisik benar-benar, apakah kegiatan yang dibiayai ini bermanfaat untuk rakyat, atau hanya untuk segelintir orang.
Efisiensi bukan berarti pelit, Tetepi perlu memastikan, setiap rupiah dana APBD benar digunakan dan memberikan dampak lebih luas, serta benar-benar menggerakkan ekonomi daerah.
Maka dari itu, lihat telisik, dan pastikan, Apakah APBD yang merupakan “Uang Rumah Tangga” Rakyat sudah digunakan dengan cerdas untuk kemakmuran daerah dan rakyat.
*Tulisan ini dikutip dari lintasgayo.com yang ditulis oleh Alwin Al Lahad, ST, Koordinator Presidium MD-KAHMI Bener Meriah dan Pemerhati sosial.
