PRESMEDIA.ID– Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) merealisasikan pinjaman atau utang daerah sebesar Rp250,60 miliar dalam APBD 2026. Langkah ini diambil untuk menutup kekurangan belanja daerah yang diproyeksikan mencapai Rp231,55 miliar.
Berdasarkan data APBD Murni/Perubahan dan realisasi APBD Kepri per 1 Februari 2026 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, total Belanja Daerah APBD 2026 Kepri tercatat diproyeksikan Rp3.544,21 triliun.
Namun, besarnya belanja ini, tidak sebanding dengan pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan hanya Rp3.312,66 triliun.
Rincian Belanja Daerah APBD 2026 Kepri
Belanja daerah tersebut dialokasikan untuk sejumlah pos, antara lain:
- Belanja Pegawai: Rp1.566,40 triliun
- Belanja Barang dan Jasa Rp991,48 miliar
- Belanja Modal: Rp305,03 miliar
Selain itu, terdapat Belanja Lainnya sebesar Rp681,30 miliar, yang terdiri dari:
- Belanja Bagi Hasil: Rp467,08 miliar
- Belanja Bantuan Keuangan Rp19,19 miliar
- Belanja Bunga: Rp25,59 miliar
- Belanja Subsidi: Rp1,84 miliar
- Belanja Hibah: Rp146,93 miliar
- Belanja Bantuan Sosial: Rp0,77 miliar
- Belanja Tidak Terduga: Rp19,90 miliar
Target Pendapatan APBD 2026 Kepri
Sementara itu, PAD APBD 2026 Kepri ditargetkan sebesar Rp3.312,66 triliun, yang bersumber dari:
- Pajak Daerah: Rp1.844,25 miliar
- Retribusi Daerah: Rp207,49 miliar
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: Rp4,00 miliar
- Lain-lain PAD yang Sah: Rp53,18 miliar
Selain PAD, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari APBN yang diterima Pemprov Kepri pada 2026 hanya sebesar Rp1.467,07 triliun, ditambah Pendapatan Hibah Rp1,34 miliar.
Utang Langsung Dipotong Cicilan
Dari total penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp250,60 miliar, tercatat Rp19,05 miliar langsung dipotong untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
Kondisi ini menunjukkan APBD 2026 Kepri berada dalam tekanan fiskal, di mana kebutuhan belanja lebih besar dibandingkan kemampuan pendapatan daerah, sehingga pemerintah harus mengandalkan utang untuk menjaga keberlanjutan anggaran.
Dari data APBD Murni/Perubahan dan realisasi APBD Kepri per 1 Februari 2026 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan ini, juga berlum tercatat, realiasi dana PAD yang sudah diterima APBD Kepri 2026, demikian juga dengan realisasi Belanja yang telah dilaksanakan.
Atas data ini, Pemerintah Provinsi Kepri belum memberi tanggapan, Upaya konfrimasi ke BPKAD provinsi Kepri juga belum mendapat jawaban.
Penulis:Presmedia
Editor :Redaksi
