PRESMEDIA.ID– Menjelang dua bulan lagi masa akhir tahun anggaran APBD 2025 Provinsi Kepri, realisasi pedapatan dan belanja daerah masih tergolong rendah.
Dari total proyeksi Rp3,9 triliun APBD 2025 Kepri, hingga Oktober 2025 ini, baru terealisasi Rp2,6 triliun atau 66,65 persen. Padahal, waktu efektif penggunaan anggaran APBD ini tinggal dua bulan lagi sebelum tahun anggaran 2025 berakhir.
Realisasi Belanja Barang dan Jasa Masih 52 Persen
Dari total belanja APBD 2025, belanja barang dan jasa yang sebelumnya ditargetkan Rp1,3 triliun, baru terserap Rp684 miliar atau 52,44 persen.
Padahal, komponen belanja ini diharapkan dapat menjadi penggerak utama ekonomi daerah, terutama melalui kegiatan pengadaan dan jasa publik.
Sementara itu, belanja pegawai justru menjadi pos dengan serapan tertinggi, yakni Rp993,76 miliar atau 71,68 persen dari alokasi Rp1,3 triliun.
Sedangkan untuk belanja lainnya, tercatat sebesar Rp593,90 miliar dari total Rp948,42 miliar yang dianggarkan.
Adapaun rincian belanja APBD 2025 Kepri itu terdiri dari:
- Belanja Bagi Hasil: Rp485,62 miliar
- Belanja Bantuan Keuangan: Rp33,55 miliar
- Belanja Subsidi: Rp0,74 miliar
- Belanja Hibah: Rp106,61 miliar
- Belanja Bantuan Sosial: Rp0,32 miliar
- Belanja Tidak Terduga: Nihil
- Pendapatan Asli Daerah (PAD) Baru 71 Persen
Berdasarkan data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kementerian Keuangan, hingga Oktober 2025 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepri, baru mencapai Rp1,2 triliun atau 71,01 persen dari target Rp1,7 triliun. Rincian capaian PAD Kepri itu antara lain:
- Pajak Daerah Rp1,0 triliun dari target Rp1,5 triliun (65,71%)
- Retribusi Daerah Rp105 miliar (79,48%)
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp2,28 miliar (85,87%)
- Lain-lain PAD yang Sah Rp101,92 miliar (245,85%)
Dana Transfer Pusat (TKD) ke Kepri Turun Tajam
Kinerja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) juga mengalami penurunan signifikan. Dari target Rp2,1 triliun, Pemerintah Provinsi Kepri baru menerima Rp1,36 triliun atau 63,08 persen.
Angka ini melenceng sekitar Rp800–900 miliar dari target penerimaan pusat, yang berpotensi memengaruhi kemampuan daerah dalam merealisasikan program prioritas hingga akhir tahun anggaran.
Sementara itu, pendapatan hibah dari target Rp1,32 miliar baru terealisasi Rp0,86 miliar.
Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemprov Kepri perlu mempercepat penyerapan anggaran, khususnya pada sektor barang dan jasa yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Minimnya realisasi belanja publik di triwulan akhir dikhawatirkan bisa menghambat sirkulasi ekonomi daerah dan peningkatan daya beli masyarakat.
Dengan sisa waktu dua bulan, pemerintah daerah dituntut lebih optimal dalam mempercepat penyaluran dana, meningkatkan efisiensi birokrasi, serta memastikan anggaran terserap sesuai rencana pembangunan ekonomi Kepri tahun 2025.
Penulis:Presmedia
Editor :Redaksi
