Dirjen Imigrasi Bahas Soal PMI Ilegal dan Solusi Pencegahan TPPO di Malaysia

PRESMEDIA.ID, Jakarta – Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Silmy Karim menemui Ketua Pengarah Imigresen Malaysia, YBhg Dato’ Ruslin bin Jusoh. Keduanya membahas solusi pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) serta seputar pekerja migran Indonesia (PMI).

“Kedatangan kami ke Imigrasi Malaysia untuk mencari solusi bagi undocumented worker asal Indonesia yang bekerja di Malaysia bisa menjadi pekerja legal,” kata Silmy dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta dikutip dari infopublik.id, Kamis (8/6/2023).

Silmy mengatakan, negara harus hadir di setiap permasalahan yang dialami warganya. Oleh karena itu, dia bertandang ke Imigrasi Malaysia untuk mencari solusi terkait masalah PMI di negara tersebut.

Salah satu solusi yang ditawarkan, kata Silmy, pihaknya adalah Imigrasi Indonesia menyediakan paspor kepada pekerja migran Indonesia yang dokumennya tidak lengkap, kemudian imigrasi Malaysia menerbitkan izin kerja melalui prosedur tertentu.

“Seperti pemutihan, sehingga para pekerja migran Indonesia dapat memiliki dokumen yang lengkap,” ujar Silmy.

Ia bersama jajaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi juga mengunjungi Depot Tahanan Imigresen (rumah detensi imigrasi) Malaysia untuk menemui PMI.

Pada kesempatan itu, juga dilaksanakan proses pembuatan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) Republik Indonesia bagi tenaga kerja ilegal asal Indonesia untuk pemulangan ke Indonesia.

“Kami memperoleh data bahwa saat ini total WNI yg berada di Depot Tahanan Imigresen Malaysia berjumlah 309 orang. Selain itu, Ketua Pengarah Imigresen juga mengungkapkan ada 11.000 PMI yang telah dideportasi dari Malaysia,” ujar Silmy.

Silmy berharap, para calon PMI yang akan bekerja di luar negeri dapat melengkapi dokumen perjalanan dan persyaratan agar dapat bekerja dengan aman dan tenang di perantauan, serta terhindar dari potensi terjebak TPPO.

“Kita semua tentu berharap seluruh calon Pekerja Migran Indonesia dapat bekerja dengan baik di luar negeri dan tidak menjadi korban TPPO. Kami minta melengkapi dokumen dan juga melalui prosedur yang benar sebelum bekerja di luar negeri. Jangan sampai tertipu oleh agen atau calo,” pungkasnya.

Baca Juga :

• Mahfud MD Sebut Kasus TPPO di NTT sudah Darurat
• Jadi Atensi Kapolri, Polres Tanjungpinang Sebar Anggota Berantas TPPO
• Bentuk Satgas TPPO, Kapolri Ancam Kapolda Kalau Tak Bisa Ungkap Kasus TPPO

Penulis: Presmedia
Editor  : Redaktur