Empat Terdakwa Korupsi Asuransi PT.Persero Batam Dihukum 2 Tahun Penjara

PRESMEDIA.ID-Empat terdakwa dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan asuransi aset PT.Persero Batam, divonis masing-masing 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsidair 50 hari kurungan.

Keempat terdakwa adalah, Teuku Afrizam mantan Plt.Direktur Utama (2013–2018), Hendra Oktaviandri selaku General Manager Akuntansi dan Keuangan (2013–2020), Djuhaery selaku Direktur Utama (2018–2020) dan Burlian selaku Pejabat Fungsional Asuransi (2001–2013)

Putusan ini dibacakan oleh Majelis Hakim yang dipimpin oleh Fausi didampingi oleh Majelis Hakim Adhoc Tipikor di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Selasa (11/8/2026).

Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan keempat terdakwa terbukti bersalah melakukan korupsi dan memperkaya orang lain.

Sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar pasal 603 juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 huruf c Pasal 126 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Menjatuhkan hukuman kepada 4 terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda Rp 50 juta subsidair 50 hari,” kata Hakim.

Sementara itu keempat terdakwa tidak dibebankan untuk membayar uang pengganti.

Dikarenakan UP atas kerugian negara senilai Rp 2,2 miliar telah dibebankan kepada terdakwa Alawi M.Kubat selaku pejabat PT.Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero) pada kasus korupsi ini jilid pertama yang lalu.

Putusan ini sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Shaeku Putunezar dari Kejaksaan Negeri Batam.

Atas putusan ini, terdakwa Djuhaery menyatakan pikir sedangkan tiga tersangka lainnya yang didampingi oleh Penasehat hukumannya masing-masing menyatakan menerima.

Dalam dakwaan, JPU menyebut keempat terdakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pengadaan jasa asuransi aset perusahaan melalui PT.Berdikari Insurance Cabang Batam.

Praktik tersebut berlangsung dalam kurun waktu cukup panjang, yakni dari tahun 2012 hingga 2021.

Kasus ini bermula dari kebijakan perusahaan yang mengasuransikan aset tanpa melalui mekanisme lelang dan tanpa melibatkan penilai independen.

Padahal, proses tersebut merupakan bagian penting dalam pengadaan barang dan jasa yang harus dilakukan secara transparan.

Aset Tidak Produktif Ikut Diasuransikan

Tak hanya itu, dalam praktiknya ditemukan sejumlah aset yang tidak produktif bahkan dalam kondisi rusak tetap diasuransikan.

Hal ini dinilai menimbulkan pemborosan dan membebani keuangan perusahaan.

Selain itu, biaya akuisisi yang seharusnya menjadi pendapatan perusahaan justru dialihkan ke pihak lain yang tidak berhak.

Akibat dugaan praktik korupsi ini, negara disebut mengalami kerugian mencapai Rp2,2 miliar.

“Premi langsung dibayarkan tanpa melalui proses yang semestinya. Ini jelas melanggar prosedur,” ujar JPU.

Penulis :Roland
Editor   :Redaktur