
PRESMEDIA.ID– Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) bersama pemerintah kabupaten dan kota menggelar rapat koordinasi untuk mengevaluasi capaian tujuh Program Strategis Nasional (PSN) Presiden RI di wilayah Kepulauan Riau, Senin (16/11/2026).
Dalam rapat yang berlangsung di Gedung Daerah Provinsi Kepri tersebut, masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) memaparkan perkembangan pelaksanaan program, mulai dari capaian pembangunan, jumlah penerima manfaat, hingga berbagai kendala yang masih dihadapi di lapangan.
Evaluasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan program Asta Cita Presiden dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Berdasarkan laporan masing-masing OPD, pelaksanaan tujuh program strategis nasional di Kepri menunjukkan perkembangan yang beragam.
Sejumlah program telah mencapai progres pembangunan cukup signifikan, namun beberapa lainnya masih menghadapi kendala teknis, administrasi, keterbatasan anggaran, hingga persoalan infrastruktur.
Berikut rincian capaian tujuh Program Strategis Nasional di Provinsi Kepulauan Riau.
1.Koperasi Merah Putih Baru 114 Unit Rampung dari 407 Koperasi
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kepri, Riki Rionaldi, melaporkan bahwa pembangunan fisik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kepri telah mencapai 277 unit dari total 407 unit yang direncanakan.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 114 unit telah menyelesaikan pembangunan fisik hingga 100 persen.
Selain pembangunan infrastruktur, sebanyak 106 manajer koperasi juga telah ditugaskan untuk mendampingi dan memastikan kesiapan operasional koperasi di lapangan selama dua tahun.
Meski demikian, pelaksanaan program ini masih menghadapi sejumlah kendala. Di antaranya belum terpenuhinya kelengkapan sarana dan prasarana koperasi serta persoalan status lahan.
Bahkan, beberapa bangunan yang telah berdiri masih berada di kawasan yang tercatat sebagai kawasan hutan sehingga membutuhkan koordinasi lintas instansi untuk penyelesaiannya.
2.Kampung Nelayan Merah Putih Terbangun 111 Lokasi
Untuk Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri, Said Sudrajat, melaporkan bahwa pada 2026 terdapat 111 lokasi pembangunan kampung nelayan yang tersebar di kabupaten dan kota se-Kepri.
Berdasarkan data terakhir, sebanyak 110 lokasi telah berkontrak. Sementara satu lokasi di Pasir Panjang, Kabupaten Lingga, masih menunggu informasi detail terkait kontraknya.
Total nilai pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tahun 2026 mencapai lebih dari Rp472 miliar.
“Jika digabungkan dengan pembangunan empat kampung nelayan pada 2025 senilai sekitar Rp60 miliar, total dukungan pembiayaan konstruksi selama dua tahun mencapai lebih dari Rp530 miliar,” ujarnya.
Besarnya dukungan anggaran tersebut diharapkan dapat memperkuat infrastruktur kawasan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di Kepulauan Riau.
3.Realisasi Program Makan Bergizi Gratis Kepri Menurun Akibat 71 SPPG Tidak Beroperasi
Pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Kepri, Rika Azmi, menyampaikan bahwa jumlah penerima manfaat di Kepri berdasarkan data Oktober 2026 mencapai 720.238 orang.
Jumlah tersebut meningkat sekitar 40 ribu penerima dibandingkan tahun sebelumnya.
Namun, peningkatan jumlah sasaran belum sepenuhnya diikuti dengan optimalnya pelayanan. Rika mengungkapkan, realisasi pelayanan penerima manfaat justru mengalami penurunan dari sebelumnya sekitar 87 persen menjadi 69,37 persen.
Penurunan tersebut dipengaruhi oleh sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum beroperasi.
Berdasarkan data per 13 November 2026, terdapat 71 SPPG yang belum beroperasi dari total 266 SPPG yang seharusnya beroperasi di Kepri.
Kota Batam Paling Banyak SPPG Tutup
Dalam Laoparanya koordinator MBG Kepri Rika Azmi juga mengatakan, kota Batam menjadi daerah dengan jumlah SPPG tidak operasional terbanyak, yakni 27 unit.
Sejumlah penyebabnya antara lain persoalan administrasi, belum terpenuhinya persyaratan operasional, kejadian tertentu, serta fasilitas yang belum memenuhi ketentuan.
4.Program Ketahanan Energi Sisakan PR 6.151 Rumah Tangga Belum Teraliri Listrik
Di sektor ketahanan energi, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kepri, Darwin, menyampaikan bahwa rasio elektrifikasi Kepulauan Riau pada 2025 telah mencapai 99,45 persen.
Meski demikian, masih terdapat pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Tercatat sebanyak 6.151 rumah tangga di Kepri belum menikmati akses listrik secara memadai.
Selain itu, masih terdapat satu desa yang belum berlistrik akibat pemekaran wilayah di Kabupaten Lingga, 35 pulau belum berlistrik, serta 85 pulau yang masih menggunakan sumber listrik non-PLN.
Sejumlah wilayah lainnya juga masih mengandalkan pembangkit listrik dengan durasi operasional terbatas.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Kepri bersama PLN telah menyusun peta jalan penyelesaian masalah kelistrikan untuk periode 2026–2027.
Pada 2026, Kepri juga memperoleh dukungan program listrik desa melalui perluasan jaringan listrik dengan skema grid extension di tujuh lokasi serta pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal di tujuh lokasi.
5.Progran Sekolah Rakyat, Sejumlah Lokasi di Kepri Masih Menunggu Proses Lelang
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kepri, Mahadi Rahman, memaparkan perkembangan pembangunan Sekolah Rakyat di sejumlah kabupaten dan kota.
Beberapa sekolah rintisan yang berada di Kota Tanjungpinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Natuna telah memasuki tahapan pelaksanaan.
Khusus pembangunan Sekolah Rakyat di Natuna, pekerjaan fisik segera dimulai setelah proses penetapan pemenang lelang dan penandatanganan kontrak.
Adapun rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Karimun, Lingga, Bintan, serta sejumlah lokasi lainnya masih menunggu proses lebih lanjut dari kementerian terkait dan pemerintah pusat.
6. Program 3 Juta Rumah Yang Terbangun Baru 9.000 Unit
Untuk Program 3 Juta Rumah, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kepri, Said Nursyahdu, menjelaskan bahwa sektor perumahan di Kepri masih menghadapi tantangan cukup besar.
Salah satunya adalah angka backlog kepemilikan rumah yang mencapai lebih dari 121 ribu unit. Selain itu, persoalan rumah tidak layak huni juga masih menjadi perhatian pemerintah daerah.
Pada 2026, pembangunan rumah baru melalui APBD Provinsi Kepri belum dapat dialokasikan karena keterbatasan anggaran.
Meski demikian, sejumlah pemerintah kabupaten turut memberikan dukungan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Kabupaten Bintan, misalnya, membangun 15 unit rumah, sedangkan Kabupaten Natuna mengalokasikan pembangunan dua unit rumah.
Secara keseluruhan, progres pembangunan rumah baru di Kepulauan Riau tercatat telah mencapai lebih dari 9.000 unit hingga saat ini.
7. Programn Cek Kesehatan Gratis Baru Menjangkau 671.065 Orang
Di sektor kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Kepri, Yosei Susanti, menyampaikan perkembangan pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Dari target cakupan sebesar 46 persen atau sebanyak 1.034.071 orang, realisasi pelayanan CKG di Kepri telah mencapai 671.065 orang.
Program kesehatan ini juga berkaitan dengan upaya penanganan stunting, pelaksanaan imunisasi, serta penanggulangan tuberkulosis (TBC).
Sementara itu, pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis di lingkungan sekolah telah mencapai 57,4 persen. Kabupaten Bintan tercatat sebagai daerah dengan capaian tertinggi, yakni 84,4 persen.
Meski menunjukkan perkembangan positif, pelaksanaan program ini masih menghadapi kendala teknis, khususnya dalam proses penginputan data pada aplikasi pemerintah pusat.
Berdasarkan hasil pendataan, sekitar 58 ribu data pemeriksaan di puskesmas sebenarnya telah diinput, tetapi belum muncul pada dashboard pusat sehingga belum terhitung sebagai capaian resmi Provinsi Kepri.
Bupati dan Wali Kota Sampaikan Perkembangan Program di Daerah
Dalam rapat koordinasi tersebut, para bupati dan wali kota se-Kepri juga menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan program strategis nasional di wilayah masing-masing.
Selain memaparkan capaian, pemerintah kabupaten dan kota turut mengungkapkan berbagai kendala serta kebutuhan dukungan yang diperlukan untuk mempercepat implementasi program.
Hasil evaluasi tersebut diharapkan menjadi bahan bagi Pemerintah Provinsi Kepri dan pemerintah kabupaten/kota untuk memperkuat koordinasi, mencari solusi atas berbagai hambatan, serta memastikan seluruh program Asta Cita Presiden dapat terlaksana secara optimal di Kepulauan Riau.
Penulis:Presmedia
Editor :Redaksi
Sanggahan, koreksi, atau Hak Jawab sesuai UU Pers No. 40/1999 melalui email Redaksi presmedia.id: redaksi.presmed@gmail.com











