PRESMEDIA.ID, Lingga – Ketua Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kepulauan Riau, Ravi Azhar menyatakan kekecewaannya atas ketidakmerataan pemberian bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMA 1 Lingga Utara.
Hal ini mencuat setelah surat resmi yang dikeluarkan Kepala SMA 1 Lingga Utara, Soni Wuryanto, dengan nomor 422.5/101/SMAN1.LU/2024, tertanggal 16 Agustus 2024.
Dalam surat tersebut, disebutkan bahwa 27 siswa kelas 12 terdaftar sebagai penerima bantuan PIP dari Kemendikbud Ristek. Namun, beberapa siswa yang sebelumnya dinyatakan berhak menerima bantuan dibatalkan sebagai penerima.
Menanggapi hal ini, sekolah mengundang wali murid untuk membahas tindak lanjut pembatalan penerimaan dana PIP ini Kamis, 5 Agustus 2024.
Ravi Azhar menyebut delapan siswa yang sebelumnya menerima bantuan PIP ini dibatalkan penerimaannya berdasarkan SK pembatalan dari Kemendikbud Ristek.
Kami sudah mencoba menghubungi Kepala Bidang SMA Provinsi Kepri, Heru, melalui pesan WhatsApp. Tapi katanya, masalah ini akan dikoordinasikan dengan pihak sekolah,” jelas Rivai.
Ravi meminta, agar dinas pendidikan Kepri menyikapi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa SMA di Lingga ini. Karena, bantuan PIP ini sangat penting dan dibutuhkan siswa di Lingga, untuk kelangsungan pendidikan terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Solusi yang tepat harus segera diberikan demi menjamin hak-hak siswa Lingga Utara yang berpotensi menjadi pemimpin masa depan,” ujarnya.
HMNI menyatakan keprihatinannya atas situasi ini dan berjanji akan terus memperjuangkan hak-hak siswa yang telah dinyatakan berhak menerima bantuan PIP.
Ravi menambahkan siswa yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi seharusnya tidak mengalami pembatalan bantuan tanpa alasan yang jelas. Ia juga mengatakan akan membawa masalah ini ke Dinas Pendidikan dan Gubernur Kepulauan Riau dengan harapan pemerintah daerah dapat mengembalikan hak-hak siswa.
“Pendidikan adalah hak dasar yang harus dijamin negara, terutama bagi anak-anak nelayan yang merupakan generasi penerus bangsa,” tegas Ravi.
HMNI meminta, peran pemerintah dalam memastikan bantuan pendidikan didistribusikan secara adil dan merata khususnya di Kabupaten Lingga.
“Masalah ini menjadi catatan penting bagi semua pihak yang berkecimpung di dunia pendidikan, untuk memastikan bahwa bantuan yang direncanakan benar-benar sampai kepada mereka yang berhak, tanpa hambatan,” katanya.
