PRESMEDIA.ID– Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang membentuk desa binaan untuk mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayah Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.
Program ini dilakukan sebagai langkah edukasi kepada masyarakat agar lebih memahami bahaya TPPO, khususnya bagi warga yang memiliki rencana bekerja di luar negeri.
Kepala Imigrasi Kelas I Tanjungpinang, Erwin Hariyadi, mengatakan pihaknya saat ini telah membentuk 25 desa binaan yang tersebar di dua wilayah.
Rinciannya, sebanyak 13 desa binaan berada di Kota Tanjungpinang, sedangkan 12 desa lainnya berada di Kabupaten Bintan.
Di setiap desa binaan, Imigrasi menempatkan petugas pembina desa yang bertugas memberikan edukasi sekaligus melakukan pencegahan terhadap potensi TPPO.
“Di Tanjungpinang ada 13 desa binaan, dan di Bintan 12 desa. Semoga kegiatan-kegiatan ini bisa dilaksanakan,” kata Erwin usai kegiatan coffee morning bersama awak media di Kantor Imigrasi Tanjungpinang, Kamis (13/8/2026).
Imigrasi Edukasi Masyarakat tentang Bahaya TPPO
Erwin menjelaskan, keberadaan desa binaan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman perangkat desa dan masyarakat mengenai modus serta bahaya perdagangan orang.
Menurutnya, edukasi menjadi penting karena masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri dapat menjadi sasaran pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Tujuannya supaya perangkat desa dan masyarakat desa paham terhadap bahaya TPPO,” ujar Erwin.
Melalui program tersebut, Imigrasi Tanjungpinang juga berupaya mengidentifikasi kondisi masyarakat yang berpotensi menjadi korban TPPO maupun persoalan terkait warga yang bekerja di luar negeri.
Salah satu wilayah yang masuk dalam program desa binaan Imigrasi Tanjungpinang adalah Gudang Minyak.
Erwin mengatakan, Imigrasi memiliki peran dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat mencegah terjadinya persoalan, terutama apabila peluang kerja di luar negeri dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.
“Imigrasi hanya bisa sosialisasi dan supaya ini tidak ada masalah jika ini disalahgunakan,” katanya.
Erwin menyebutkan, potensi masyarakat Tanjungpinang untuk bekerja di luar negeri cukup besar. Karena itu, upaya pencegahan TPPO tidak bisa dilakukan Imigrasi sendirian.
Diperlukan kerja sama antara pemerintah daerah, perangkat desa, Imigrasi, serta instansi terkait untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat.
“Di Tanjungpinang juga banyak, karena jumlah penduduk Tanjungpinang memungkinkan untuk bekerja di luar negeri. Tetapi dengan kita bekerja sama dengan pemerintah, perangkat desa dan instansi terkait, kita meminimalisir,” tutupnya.
Penulis: Roland
Editor : Redaktur
Sanggahan, koreksi, atau Hak Jawab sesuai UU Pers No. 40/1999 melalui email Redaksi presmedia.id: redaksi.presmed@gmail.com
