PRESMEDIA.ID–Modus klaim ganda biaya tenaga ahli pada proyek perencanaan dan pengawasan bangunan sekolah berhasil dibongkar.
Sebanyak 11 paket pekerjaan jasa konsultansi konstruksi di bawah kendali Dinas Pendidikan terbukti mengalami kelebihan pembayaran.
Penggelembungan pembayaran ini dipicu oleh praktik penugasan tenaga ahli konsultan yang tumpang tindih (overlapping).
Nama personil yang sama dicantumkan dalam beberapa paket pekerjaan konstruksi secara bersamaan melebihi ambang batas regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Mengutip rujukan data valid Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau TA 2025, nilai kelebihan pembayaran pada 11 paket tersebut menembus angka Rp97,02 juta.
Beberapa proyek sekolah yang terdampak modus ini di antaranya mencakup Perencanaan Lanjutan Pembangunan Mushalla SMAN 7 Tanjungpinang dan Pengawasan Pembangunan RKB SMKN 10 Batam.
Selain itu, proyek Perencanaan Pembangunan RKB SMAN 25 Batam hingga Perencanaan Pembangunan Mushala SLBN Karimun juga mengalami masalah serupa.
Praktik manipulasi personel konsultan ini membuktikan lemahnya verifikasi dari pejabat terkait.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Pendidikan dinilai gagal mengawal penggunaan anggaran belanja modal daerah.
Redaksi media ini telah mengupayakan konfirmasi dan memberi ruang klarifikasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kepri, namun hingga berita ini diunggah belum ada respons yang diberikan. (Bersambung)
Penulis:Presmedia
Editor :Redaksi
Berita Sebelumnya:
- Dugaan Korupsi di Dinas Pendidikan Kepri, Pejabat Ditemukan Ikut Berbisnis Hingga Dugaan Pengadaan Fiktif
- Oknum Pejabat Sekolah Diduga Kendalikan Dua CV Penyedia BOSP di Tanjungpinang
- Ditemukan Belanja Tanpa Bukti dan Mark-Up Harga Dana BOSP di SMAN 2 Tanjungpinang
Sanggahan, koreksi, atau Hak Jawab sesuai UU Pers No. 40/1999 melalui email Redaksi presmedia.id: redaksi.presmed@gmail.com
