Kuasa Hukum Harly Tambunan Bantah Proyek Studio LPP TVRI Tanjungpinang Disebut “Total Loss”

PRESMEDIA.ID – Kuasa hukum terdakwa Harly Tambunan, Abidin, SH, MH, membantah tegas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menyebut proyek pembangunan studio LPP TVRI di Dompak, Kota Tanjungpinang, mengalami kerugian mutlak atau total loss.

Hal itu dikatakan, Abidin dalam sidang lanjutan dugaan korupsi proyek LPP-TVRI Dompak  dengan menghadirkan empat orang saksi, masing-masing Rendi Agor sebagai anggota Pokja pemilihan pengadaan barang dan jasa dalam proyek.

Kemudian saksi Tatang sebagai Konsultan Perencana dari Direktur PT Bahana Nusantara dan Hamdan Bantara, sebagai konsultan pengawas dari PT Dafa Cakra Mulia Konsultansi bersama Sri Widiarsih staf LPP-TVRI pusat di PN Tanjungpinang, Selasa (15/5/2025).

Menurut Abidin, anggapan bahwa negara mengalami kerugian total karena proyek gagal dimanfaatkan adalah tidak berdasar. Ia menyebut dakwaan jaksa keliru dalam menilai pelaksanaan proyek oleh kliennya selaku kontraktor.

Tidak Ada Item Pekerjaan Tiang Pancang dalam Kontrak

Abidin menjelaskan, salah satu dasar dakwaan JPU adalah karena kliennya tidak melaksanakan penyelidikan tanah dan langsung membangun tanpa memperhitungkan perbedaan antara perencanaan awal dan kondisi lapangan. Namun menurutnya, kontrak kerja antara perusahaan kliennya dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak memuat pekerjaan pondasi tiang pancang seperti yang disebutkan dalam Detail Engineering Design (DED) awal.

“Bagaimana mungkin perusahaan bisa membangun jika pekerjaan tiang pancang memang tidak tercantum dalam kontrak,” jelas Abidin.

Lebih lanjut dikatakan, perubahan pekerjaan telah dilakukan secara sah melalui addendum, dengan penghitungan ulang oleh tenaga ahli teknis proyek, Rendi Agor, yang juga merupakan anggota Pokja pengadaan barang dan jasa.

Rendi juga mengakui bahwa pekerjaan proyek telah disesuaikan dengan kondisi lapangan. Perubahan volume pekerjaan dihitung ulang dan disepakati bersama antara kontraktor dan PPK. Namun, Rendi mengakui bahwa dia tidak pernah turun langsung ke lokasi proyek.

“Volume semula mengalami minus 1,8, lalu dikembalikan ke titik nol. Item pekerjaan pun dikurangi dan addendum disetujui,” ungkap Rendi di persidangan.

Gedung Studio TVRI Masih Berdiri dan Berfungsi

Terkait tudingan proyek gagal konstruksi, Abidin menegaskan bahwa gedung studio LPP TVRI di Tanjungpinang masih berdiri dan dapat digunakan untuk kegiatan siaran.

“Kami tidak sepakat jika dikatakan bangunan itu gagal. Saksi PPK dan pihak lain telah menyatakan bangunan itu dapat digunakan hingga kini,” tegasnya.

Abidin juga menyebut bahwa sejak awal, gambar perencanaan proyek hanya meniru desain gedung LPP TVRI di Kalimantan Utara dan Bangka Belitung. Desain tersebut tidak tercantum dalam kontrak resmi, sehingga kontraktor mengalami kesulitan teknis dalam pelaksanaan di lapangan.

Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Irwan Munir sempat mempertanyakan kapasitas Rendi Agor dalam menghitung ulang volume pekerjaan, yang seharusnya menjadi tugas konsultan pengawas.

Menanggapi hal tersebut, Rendi mengaku bahwa ia hanya menjalankan perintah dari PPK dan bahwa hasil penghitungan volume tersebut telah dirapatkan bersama dan menjadi dasar pelaksanaan pembangunan kembali.

Untuk diketahui, tiga terdakwa dalam kasus ini, yakni Danny Octa Dwirama (PPK), Anna Triana (swasta), dan Harly Tambunan (kontraktor), didakwa melakukan korupsi proyek pembangunan studio LPP TVRI pada tahun anggaran 2021–2022.

Mereka dijerat dengan dakwaan berlapis atas dugaan manipulasi berita acara serah terima (bastek), serta pelanggaran terhadap Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Sidang lanjutan dijadwalkan kembali digelar pada Selasa, 22 Mei 2025, dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi lainnya.

Penulis:Presmedia
Editor  :Redaksi