PRESMEDIA.ID– Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyayangkan insiden yang menimpa kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Kepri yang terlantar di Bandara Soekarno-Hatta hingga gagal mengikuti Pesparawi Nasional XIV di Manokwari, Papua Barat.
Padahal, seluruh kebutuhan pembiayaan keberangkatan kontingen telah difasilitasi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepri Tahun 2026.
Pemerintah Provinsi Kepri bahkan mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,4 miliar untuk mendukung keberangkatan kontingen Pesparawi Kepri ke ajang nasional di Manuk Wari Maluku tersebut.
Namun, meski anggaran telah disiapkan, kenyataannya kontingen Kepri tidak dapat mengikuti kegiatan nasional yang berlangsung di Manokwari.
Wagub Kepri: Pemerintah Sudah Menyiapkan Anggaran Rp1,4 Miliar
Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, mengaku sangat menyayangkan kejadian ini. Menurutnya, pemerintah daerah telah memenuhi kewajibannya dengan menyediakan anggaran keberangkatan bagi seluruh kontingen.
“Ini di luar kemampuan kami juga. Padahal kami sudah memberikan anggaran Rp1,4 miliar untuk bisa berangkat ke sana,” kata Nyanyang, Senin (29/6/2026).
Nyanyang menjelaskan, sebelum keberangkatan pihaknya telah berkoordinasi dengan Ketua LPPD Kepri, Jumaga Nadeak. Bahkan proses pelepasan kontingen juga telah dilaksanakan di Batam.
Saat pelepasan berlangsung kata Nyanyang, seluruh kebutuhan pembiayaan telah dipastikan tidak mengalami kendala.
Dugaan Penipuan Belum Diketahui Pemprov Kepri
Terkait munculnya dugaan penipuan dalam proses keberangkatan kontingen, Nyanyang mengaku belum memperoleh informasi resmi dari panitia.
Ia mengatakan, selain LPPD Kepri, proses pembinaan dan pendampingan kontingen juga melibatkan perwakilan Kantor Kementerian Agama Provinsi Kepri.
“Terkait adanya dugaan penipuan atau apa, saya belum sampai ke sana. Tetapi dari Kemenag Kepri juga ikut mendampingi,” ujarnya.
Kronologi Kontingen Terlantar di Bandara Soekarno-Hatta
Sebelumnya, harapan 27 anggota Tim Paduan Suara Wanita (PSW) Kota Tanjungpinang untuk tampil di Pesparawi Nasional XIV harus pupus setelah terlantar di Bandara Soekarno-Hatta.
Ketua LPPD Kota Tanjungpinang, Ria Ukur Tondang, menceritakan rombongan berangkat pada 25 Juni 2026 dengan penuh semangat. Namun setibanya di bandara, mereka harus berpindah-pindah terminal tanpa kejelasan.
Menurut Ria, rombongan awalnya diarahkan dari Terminal 1C ke Terminal 1B, kemudian dipindahkan lagi ke Terminal 2, hingga akhirnya berakhir di Terminal 3.
“Dalam kondisi berkeringat kami disuruh pindah dari Terminal 1C ke Terminal 1B. Beberapa jam kemudian kami kembali dipindahkan ke Terminal 2, lalu berakhir di Terminal 3,” ungkapnya.
Mayoritas peserta merupakan ibu-ibu dan lanjut usia yang harus membawa koper mereka sendiri tanpa bantuan panitia.
Beberapa peserta bahkan hampir pingsan akibat kelelahan dan dehidrasi. Situasi semakin memprihatinkan setelah diketahui tiket penerbangan mereka masih berstatus booking dan belum diterbitkan (issued).
“Ternyata tiket kami kondisinya hanya status booking dan belum di-issue,” tulis Ria dalam kronologi yang dibagikannya.
Warga Minta Tim Panitia Transparan Gunaan Dana Rp1,4 Miliar
Peristiwa batalnya keberangkatan kontingen Pesparawi Kepri memicu reaksi masyarakat. Sejumlah warga meminta panitia memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab gagalnya keberangkatan kontingen, mengingat dana yang digunakan berasal dari APBD Provinsi Kepri.
Iben, salah seorang warga Tanjungpinang, meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan penyimpangan apabila ditemukan adanya pelanggaran dalam pengelolaan anggaran tersebut.
“Panitia harus bertanggung jawab dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi hingga kontingen Pesparawi Kepri gagal berangkat ke Pesparawi Nasional di Manokwari,” katanya.
Senada dengan itu, warga lainnya, Susanti, menilai pemerintah tidak boleh membiarkan persoalan ini berlalu tanpa penyelesaian.
Menurutnya, persoalan tersebut bukan hanya berkaitan dengan penggunaan dana publik, tetapi juga menyangkut nama baik daerah dalam mendukung kegiatan keagamaan.
Ia menilai komitmen Pemerintah Provinsi Kepri dalam mendukung kehidupan beragama selama ini sudah sangat baik. Karena itu, jangan sampai tindakan oknum tertentu mencederai kepercayaan masyarakat maupun citra Kepri sebagai salah satu provinsi dengan tingkat toleransi yang tinggi.
Aparat Didesak Lakukan Pengusutan
Masyarakat berharap Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan penyelidikan secara transparan apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran maupun proses pemberangkatan kontingen Pesparawi Kepri.
Pengusutan dinilai penting agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana APBD dan komitmen pemerintah dalam mendukung kegiatan keagamaan di Provinsi Kepulauan Riau.
Penulis:Roland/Tim Presmedia
Editor :Redaktur
