Pemilik PT.Bias Delta Pratama Robi Mamahit Mangkir dari Panggilan Pengadilan

PRESMEDIA.ID– Sidang lanjutan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan jasa pandu dan tunda kapal di lingkungan BP.Batam kembali digelar di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Kamis (11/12/2025).

Namun, salah satu saksi penting, Robi Mamahit, pemilik PT Bias Delta Pratama, kembali mangkir dari panggilan pengadilan.

Dalam agenda persidangan ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) seharusnya menghadirkan beberapa saksi, di antaranya, Robi Mamahit, Pemilik PT Bias Delta Pratama, Feri Manulang, Mantan GM Pelabuhan BP Batam, Gajah, Mantan Pegawai KSOP Batam, Giyanto, Direktur Kepelabuhan BP.Batam dan Prastyo selaku Direktur Utama PT Bias Delta Pratama.

Ketidakhadiran Robi Mamahit ini, diungkapkan oleh Ketua Majelis Hakim Fauzi saat membacakan daftar saksi yang dipanggil.

Ia mempertanyakan kepada JPU apakah saksi tersebut telah dipanggil secara resmi.

“Ada nama Robi Mamahit yang mangkir. Apakah saksi ini sudah dipanggil?” tanya Hakim.

JPU Gilang dari Kejari Batam membenarkan bahwa pihaknya telah memanggil Robi Mamahit, tetapi saksi tidak hadir tanpa memberikan keterangan apa pun.

“Sudah kami panggil satu kali, tapi tidak hadir dan tanpa keterangan,” ujar Gilang.

Majelis Hakim kemudian memerintahkan JPU untuk kembali memanggil saksi tersebut agar hadir pada persidangan berikutnya.

Fakta Persidangan: Jasa Pandu dan Tunda Tanpa KSO

Dalam persidangan, saksi Gajah, mantan pegawai KSOP Batam, menjelaskan bahwa PT Bias Delta Pratama sebagai operator memungut jasa pandu dan tunda kapal tanpa adanya Kerjasama Operasional (KSO) yang seharusnya menjadi dasar legalitas.

Ia juga memaparkan bahwa mekanisme pembayaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) biasanya dilakukan oleh perusahaan pemilik izin BUP, kemudian dicocokkan oleh KSOP melalui proses coklit.

“Selanjutnya dana PNBP disetor ke kas negara melalui Kementerian Perhubungan Laut,” jelas Gajah.

Ia menambahkan bahwa sejak 2014 hingga kini, jasa pandu dan tunda kapal yang dilakukan pihak ketiga wajib menyetor PNBP sebesar 5 persen ke negara melalui akun resmi Kementerian Perhubungan.

Selain itu, menurut Gajah, pemungutan jasa labuh serta pandu kapal di wilayah Batam merupakan kewenangan PT Pelindo, yang kemudian memungut biaya pandu dan tunda tersebut kepada BP Batam.

Ketika ditanya mengenai pembayaran PNBP oleh PT Bias Delta Pratama, Gajah menyatakan tidak mengetahui detailnya karena ia baru beberapa bulan menjabat dan tidak secara langsung memantau pembayaran tersebut.

Tiga Terdakwa dan Kerugian Negara

Dalam kasus ini, Kejaksaan Tinggi Kepri sebelumnya menetapkan tiga terdakwa. Ke tiga terdakwa itu adalah, Suyono, Mantan Kepala Seksi Pemanduan dan Penundaan KSOP Khusus Batam (2012–2016),
Lisa Yulia, Direktur PT Bias Delta Pratama dan Ahmad Jauhari, Direktur Operasional PT Bias Delta Pratama.

Ketiganya didakwa melakukan pemanduan dan penundaan kapal secara ilegal di Perairan Pelabuhan Kabil dan Batu Ampar, Kota Batam, tanpa perjanjian KSO dengan BP Batam selama periode 2015–2021.

“Pengelolaan tersebut dilakukan tanpa izin Kerja Sama Operasional dengan BP Batam,” tegas Jaksa.

Akibat perbuatan tersebut, negara mengalami kerugian sebesar Rp 4,54 miliar atau sekitar USD 272.497, karena BP Batam tidak memperoleh bagi hasil dari kegiatan ilegal tersebut.

Penulis :Roland
Editor   :Redaktur