Auditor BPK Mulai Hitung Kerugian Negara Kasus KUR Fiktif BRI Tanjung Uban

Kantor Kejari Bintan di Pusat Pemerintahan Bintan, desa Bintan Buyu Kabupaten Bintan (Foto-Hasura)
Kantor Kejari Bintan di Pusat Pemerintahan Bintan, desa Bintan Buyu Kabupaten Bintan (Foto-Hasura)

PRESMEDIA.ID– Tim Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mulai melakukan audit dan verifikasi untuk menghitung Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dalam kasus dugaan korupsi Kredit Usaha Rakyat (KUR) fiktif di Bank BRI Tanjung Uban, Kabupaten Bintan.

Tim auditor yang berjumlah empat orang tersebut tiba di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bintan sejak Selasa (10/11/2026) untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan data yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Bintan, Roi B Tambunan, membenarkan kedatangan tim auditor BPK RI untuk melaksanakan proses penghitungan kerugian keuangan negara.

“Tiba pada Selasa (10/11/2026). Mereka terdiri dari empat orang,” ujar Roi saat dikonfirmasi, Kamis (12/11/2026).

Audit BPK Atas Permohonan Pidsus Kejari Bintan

Roi menjelaskan, kedatangan Tim Auditor BPK RI merupakan tindak lanjut dari permohonan Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Bintan untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi KUR fiktif tersebut.

Proses audit dan pemeriksaan dokumen sementara dilakukan dengan menggunakan ruangan Kepala Seksi Pidsus Kejari Bintan.

“Audit yang dilakukan ini untuk mencari PKKN dengan menggunakan ruang Kasi Pidsus Kejari Bintan,” jelasnya.

Menurut Roi, tim auditor akan melakukan konfirmasi dan verifikasi terhadap sejumlah data serta dokumen yang telah dikumpulkan penyidik.

Hasil pemeriksaan tersebut nantinya menjadi dasar bagi BPK RI untuk menentukan besaran kerugian keuangan negara dalam dugaan korupsi penyaluran KUR fiktif Bank BRI Tanjung Uban.

Pemanggilan Saksi dan Nilai Kerugian Negara

Saat ditanya mengenai kemungkinan pemanggilan saksi oleh Tim Auditor BPK RI untuk dimintai keterangan, Roi mengaku belum memperoleh informasi terkait hal tersebut.

Ia menyebut, berdasarkan informasi yang diketahuinya, proses audit saat ini masih berfokus pada konfirmasi serta pemeriksaan dokumen dan data.

Begitu juga dengan besaran kerugian keuangan negara, hingga kini belum diketahui karena proses audit masih berlangsung.

“Kalau soal saksi yang dipanggil kami belum mengetahuinya. Nanti akan kami tanyakan ke Pidsus. Untuk PKKN dari hasil audit juga belum diketahui karena pemeriksaan masih berjalan,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bintan, Rusmin, menyampaikan bahwa Tim Auditor BPK RI dijadwalkan datang ke Kabupaten Bintan untuk melakukan audit terhadap dugaan korupsi KUR fiktif Bank BRI Tanjung Uban.

Rencana kedatangan auditor tersebut merupakan tindak lanjut dari ekspose perkara yang dilakukan Tim Pidsus Kejari Bintan pada bulan sebelumnya.

Rusmin mengatakan, hasil ekspose tersebut menjadi dasar untuk melanjutkan proses penghitungan kerugian keuangan negara melalui audit BPK RI.

“Dari hasil ekspose itu, Tim Audit BPK RI dijadwalkan akan tiba di kantor kita pekan depan,” ujarnya.

Tim Auditor BPK RI kemudian tiba di Kantor Kejari Bintan, Bandar Seri Bentan, Bintan Buyu, pada Selasa (10/11/2026) untuk memulai tahapan pemeriksaan.

Hingga saat ini, proses audit masih berjalan dan besaran kerugian keuangan negara dalam dugaan kasus korupsi KUR fiktif Bank BRI Tanjung Uban belum diumumkan.

Penulis:Hasura
Editor :Redaksi

Sanggahan, koreksi, atau Hak Jawab sesuai UU Pers No. 40/1999 melalui email Redaksi presmedia.id: redaksi.presmed@gmail.com

Tinggalkan Balasan