PRESMEDIA.ID – Hakim PN Tanjungpinang diminta objektif dan independen dalam memeriksa dan memutus, perkara gugatan Perdata Nomor 33/Pdt.G/2024/PN.Tpg untuk memastikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum dalam berinvestasi di Bintan.
Perkara perdata Perbuatan Melawan hukum yang sedang berlangsung di PN Tanjungpinang ini, melibatkan sengketa kepemilikan lahan antara Darma Parlindungan sebagai penggugat dengan PT Expasindo dan PT Bintan Properti Indo sebagai tergugat dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai turut tergugat.
Kuasa Hukum PT Bintan Properti Indo, Lucky Omega Hasan, mengatakan, putusan hukum perkara perdata ini, merupakan ujian besar bagi perlindungan hukum terhadap kliennya, PT Bintan Properti Indo yang dirugikan oleh dugaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh tiga tersangka yaitu Muhammad Riduan, Budiman, dan mantan Pj. Walikota Tanjungpinang, Hasan.
Selama persidangan perdata lanjutnya, terungkap fakta, bahwa tersangka Hasan,Sos mengakui dan bertanggung jawab atas tindakannya yang menerbitkan surat alas hak baru dan pengalihan surat SKPPT kepada pihak lain di atas tanah lahan milik PT Bintan Properti Indo saat menjadi camat.
“Dalam kasus pidana, sampai saat ini, berkas perkara yang kami laporkan atas dugaan pemalsuan surat dan pengalihan surat SKPPT oleh mantan camat ini, masih tertahan dan di P-19 Jaksa Penuntut Umum Kejari Bintan,” ungkap Lucky.
Menurutnya, fakta hukum yang terungkap selama persidangan yang dihadiri oleh Muhammad Riduan, Budiman, dan Hasan, Sos pada 30 Oktober 2024, serta hasil pemeriksaan setempat di lokasi objek tanah pada 1 November 2024, menunjukkan bukti hukum yang tidak terbantahkan.
Sejumlah bukti dan fakta-fakta hukum itu adalah, terdapat cacat hukum formil dan materil dalam penerbitan surat alas hak oleh Muhammad Riduan, Budiman, dan Hasan, Sos pada rentang waktu 2014-2016, yang melibatkan penerima alas hak baru seperti Yose Valentino dan Darma Parlindungan (penggugat dalam perkara perdata No. 33/Pdt.G/2024/PN.Tpg).
“Selama proses pemeriksaan perkara perdata, seluruh cacat formil dan materiil tersebut sangat jelas dan terbuka di persidangan,” ujarnya.
Selain itu, pihak-pihak penerima alas hak baru yang diterbitkan oleh Muhammad Riduan, Budiman, dan Hasan, Sos, juga telah mengaku, telah menerima Ganti Rugi (penggantian/pengembalian uang) atas pembelian dan penerbitan surat, sebagaimana juga diakui dan berdasarkan surat pernyataan Muhammad Riduan dan Hasan, Sos.
“Hal itu diakui Hasan, dan saksi lain yang dikonfirmasi dan diperiksa di persidangan perdata ini,” ujarnya.
Setelah proses pemeriksaan dan pembuktian selesai, saatnya Hakim PN Tanjungpinang yang di ketua Majelis Boy Syailendra dibantu hakim anggota Fauzan dan hakim lainnya, akan melakukan musyawarah terhadap perkara perdata nomor 33/Pdt.G/2024/PN.Tpg.
“Putusan, dijadwalkan akan dibacakan Majelis Hakim pada 28 November 2024 dan momen ini menjadi penting untuk menentukan masa depan perlindungan hukum investasi di Bintan,” sebutnya.
Luxy juga mengatakan, Putusan perdata Hakim PN Tanjungpinang ini, akan menjadi ujian besar bagi investor, apakah ada masa depan yang cerah bagi perlindungan hukum investasi di kabupaten Bintan atau justru sebaliknya.
Lucky berharap majelis hakim yang memeriksa perkara perdata ini dapat mempertahankan objektivitas dan independensinya guna memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum investasi di Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.
Penulis: Roland
Editor : Redaktur
Sanggahan, koreksi, atau Hak Jawab sesuai UU Pers No. 40/1999 melalui email Redaksi presmedia.id: redaksi.presmed@gmail.com
