Pertama di PN Tanjungpinang, Kuasa Hukum Terdakwa Pencurian Ajukan Pengakuan Bersalah Klien-nya

Kuasa hukum terdakwa pencurian Muhammad Indra Kelana dan Yandika Galant Ramadhan saat mengajukan Pengakuan Bersalah atau plea bargain dalam kasus pencurian berulang senilai Rp300 juta di PN Tanjungpinang. (Roland/Presmedia).
Kuasa hukum terdakwa pencurian Muhammad Indra Kelana dan Yandika Galant Ramadhan saat mengajukan Pengakuan Bersalah atau plea bargain dalam kasus pencurian berulang senilai Rp300 juta di PN Tanjungpinang. (Roland/Presmedia).

PRESMEDIA.ID– Kuasa hukum terdakwa M dalam kasus pencurian berulang di rumah majikan di Tanjungpinang, mengajukan permohonan Pengakuan Bersalah (plea bargain) pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang.

Permohonan ini diajukan advokat M.Muhammad Indra Kelana, SH dan Yandika Galant Ramadhan, SH, atas nama terdakwa M dalam sidang lanjutan di PN Tanjungpinang, Selasa (18/8/2026).

Kuasa hukum terdakwa M, Indra Kelana mengatakan, Terdakwa telah mengakui perbutannya melakukan pencurian secara berulang di rumah majikannya sejak 2025 hingga 2026.

Terdakwa yang bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) lanjutnya, mengambil sejumlah uang milik majikannya hingga korban mengalami kerugian sekitar Rp300 juta.

Atas perbutanya M didakwa melanggar Pasal 476 KUHP juncto Pasal 126 ayat (1) KUHP terkait tindak pidana pencurian.

Namun menurut Indra Kelana, perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana yang dilakukan secara berlanjut atau voortgezette handeling.

Istilah tersebut merujuk pada kondisi ketika beberapa perbuatan pidana yang sejenis dilakukan dalam satu rangkaian kehendak sehingga secara hukum dapat dipandang sebagai satu perbuatan pidana.

Atas dasar itu, kuasa hukum berpendapat bahwa terdakwa dapat diterapkan sistem pidana absorpsi, yakni pelaku dijatuhi satu pidana berdasarkan ketentuan yang memiliki ancaman hukuman paling berat.

“Selanjutnya kami memohon, agar terdakwa dapat diperiksa dan diadili sebagaimana mestinya dengan pertimbangan bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan dugaan tindak pidana dan bukan seorang residivis karena belum pernah dijatuhi vonis hukuman pidana yang berkekuatan hukum tetap (inkracht),” ujar Indra.

Indra juga menyampaikan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menggunakan Pasal 476 KUHP juncto Pasal 126 ayat (1) terkait perbuatan berlanjut atas beberapa tindak pidana yang sama, dengan ancaman pidana paling lama lima tahun penjara.

“Terdakwa juga bersedia membayar ganti rugi atau restitusi. Perbuatan terdakwa juga jauh dari concursus realis, yaitu perbuatan tindak pidana yang dibarengi dengan beberapa jenis tindak pidana lain yang berdiri sendiri, seperti pencurian dengan pemberatan atau penganiayaan,” ujarnya.

Dalam permohonan tersebut, kuasa hukum juga menyebutkan bahwa terdakwa merasa menyesal dan mengakui kesalahannya karena telah mengambil serta membelanjakan hampir seluruh uang milik korban.

“Oleh karena itu, kami memohon agar semua barang belanja yang disita selama proses hukum dapat diserahkan kepada pihak korban atau kepada terdakwa untuk dijual dan hasilnya dikembalikan sebagai sebagian dari ganti rugi atau restitusi,” kata Indra.

JPU Tolak Pengakuan Bersalah Terdakwa

Namun, atas permohonan Pengakuan Bersalah (plea bargain) yang diajukan kuasa hukum terdakwa ini mendapat penolakan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang.

JPU menyatakan menolak alasan voortgezette handeling serta permohonan Pengakuan Bersalah yang diajukan pihak terdakwa.

JPU juga meminta Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara pada tahap pembuktian dengan memanggil korban dan saksi-saksi lainnya untuk memberikan keterangan di persidangan.

Atas keberatan JPU tersebut, Majelis Hakim yang dipimpin Adria Dwi Afanti, didampingi hakim anggota Sayed Fauzan dan M. Ikhsan, menunda persidangan selama satu pekan.

Penundaan dilakukan untuk memberikan waktu kepada Majelis Hakim bermusyawarah dan mempertimbangkan permohonan Pengakuan Bersalah yang diajukan oleh terdakwa melalui kuasa hukumnya.

Penulis:Roland
Editor :Redaktur

Sanggahan, koreksi, atau Hak Jawab sesuai UU Pers No. 40/1999 melalui email Redaksi presmedia.id: redaksi.presmed@gmail.com